20 Hari Mangkir Dinas, 2 ASN Pemkot Dijatuhi Sanksi

TARAKAN – Sebagai aparatur negara, ASN dituntut harus bekerja serius guna memberikan pelayanan kepada masyarakat, oleh sebab itulah ASN memiliki penghasilan yang cukup menjanjikan dan menjadi profesi yang diidamkan masyarakat.

Namun terdapat adanya kasus terhadap dua orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diketahui mangkir dari tugasnya. Dua orang ASN tersebut diketahui tidak berdinas selama 20 hari. Hal itu disampaikan Sub Koordinator Disiplin Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tarakan, Rusmono saat ditemui.

“Karena mangkir berdinasi, kami menjatuhi hukuman disiplin (hukdis) tingkat sedang dan tingkat atau kategori berat di lingkungan Pemkot Tarakan. Adapun dua orang ASN ini berasal dari dua organisasi perangkat daerah (OPD) berbeda,”ujarnya.

Dikatakannya, usai melakukan pertemuan Penyerahan Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin, sebelumnya sudah ada keringanan dari BKPSDM di mana sudah dikeluarkan putusan karena yang bersangkutan mengalami sakit.

“Untuk yang berat karena ada keputusan dari BKPSDM. Diberikan keringanan oleh BKPSDM menjadi satu tingkat di bawah jabatannya saat ini dan hukumannya pun dari kategori berat dan hukuman maksimal,” ujarnya.

Adapun untuk kategori sedang, yang bersangkutan tidak masuk kerja di bawah 20 hari dan kategori berat adalah mereka yang tidak hadir selama di atas 20 hari.

“Sanksinya beda. Yang jelas, yang satu dijatuhi hukdis sedang dan yang satunya hukdis berat,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Tarakan, Effendhi Djuprianto menjelaskan, Pemkot Tarakan dalam rangka pembinaan kepada ASN mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 yang menggantikan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Apa yang dilakukan, pelaggaran dan punishment-nya, diatur dalam PP itu dan kami sudah sampaikan ke yang bersangkutan,” jelasnya.

Kata pria beruban ini, total hari ini dijatuhi hukdis sebanyak dua orang lanjut Effendhi Djuprianto. Ia juga tak bisa menyebutkan nama OPD terkait tempat yang bersangkutan bertugas.

“Sudah diberi punishment atau sanksi penurunan jabatan, yang bersangkutan lebih memahami bahwa ASN diawai tidak hanya kepala daerah tetapi juga intansi vertikal lain berkaitan penyelenggaraan pemerintahan,”tandasnya.