Sektor Perkebunan Miliki Potensi Signifikan Bagi PDRB

TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara, Drs. Zainal A. Palliwang, SH.,M.Hum, mengapresiasi dan menyambut baik terselenggaranya kegiatan Borneo Forum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Selasa (14/11).

Kegiatan ini, dihadiri oleh segenap tamu undangan dan peserta, menjadi langkah positif dalam mendukung pembangunan nasional, terutama dalam pengembangan agribisnis kelapa sawit.

“Komoditas kelapa sawit memiliki nilai strategis yang besar dalam mendukung perekonomian nasional. Pada acara ini, disoroti peran kelapa sawit sebagai prime mover pembangunan agribisnis, penyedia lapangan kerja, dan sumber pendapatan petani,” ujar Gubernur.

Provinsi Kalimantan Utara, dengan sektor perkebunan yang signifikan, turut berkontribusi terhadap PDRB provinsi. Dengan luasan lebih dari 579.420 hektar perkebunan kelapa sawit dan 20 pabrik pengolahan yang tersebar di empat kabupaten, yaitu Bulungan, Nunukan, Malinau, dan Tana Tidung. Hal i i menunjukkan prospek cerah bagi Kalimantan Utara dalam pengembangan sektor perkebunan.
“Realisasi pembangunan kebun plasma dan jumlah tenaga kerja yang mencapai 8.333 orang menjadi indikator positif,” kata Gubernur.

Pada tahun 2021, perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Utara menghasilkan lebih dari 12.664,42 ton kelapa sawit. Data tersebut diprediksi akan terus meningkat mengingat peningkatan luas lahan perkebunan setiap tahunnya.

“Dampak ekonomi dari perkebunan kelapa sawit juga terlihat dalam kontribusinya terhadap APBD. Pada tahun 2024, Provinsi Kalimantan Utara diharapkan mendapatkan dana bagi hasil kelapa sawit sebesar Rp56.351.938.000,-,” ujarnya

Namun, perlu diperhatikan bahwa pembangunan industri kelapa sawit harus diimbangi dengan perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya petani kelapa sawit. Akses terbatas terhadap permodalan, infrastruktur, dan sarana pendukung pertanian menjadi tantangan yang perlu diatasi.

“Pemprov Kaltara menyadari pentingnya kelembagaan pertanian, terutama kelembagaan petani kelapa sawit. Kelembagaan ini menjadi syarat untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah, termasuk subsidi pupuk, bibit bersertifikat, dan program peremajaan sawit rakyat,” tuturnya.

Karena itu, melalui Borneo Forum ke-VI ini, diharapkan dapat digali informasi dan menerima masukan sebagai bahan penyusunan kebijakan penguatan kelembagaan petani kelapa sawit. Kolaborasi dan pertukaran pengetahuan diharapkan dapat memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi para petani, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

“Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan memberikan manfaat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan para petani kelapa sawit di Indonesia,”tuntasnya.