Terus Berjalan, Akui Pengesahan 11 Raperda Banyak Kendala

TARAKAN – Upaya pengesahan 11 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terus berjalan. Pasca dilakukannya 2 paripurna pembahasan pembentukan Raperda tersebut.

Saat dikonfirmasi usai menghadiri sebuah acara, Wakil Ketua DPRD Kota Tarakan Yulius Dinandus membenarkan jika proses pengodokan telah memasuki tahap finalisasi. Kendati begitu, ia nampak tidak dapat menyembunyikan kekesalannya dalam proses tersebut. Bahkan ia menyebut hal yang berhubungan dengan mental pejabat saat ini

“Beberapa Perda sudah tahap finalisasi, tinggal kami sinkronkan waktu untuk paripurna dengan pak Wali. Itu yang saya dapat dari panitia pansusnya. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan semua dalam tahun ini,”ujarnya, (23/10/2021).

“Jujur saja, sebenarnya saya tidak berani bicara keadaan mental para pejabat sekarang. Saya mau mengatakan begini, mengenai Perda-perda itu, kan orientasinya sebenarnya pertama menyesuaikan pada aturan di atasnya supaya relevan. Nah apakah kita harus berhenti harus membahas hal-hal seperti itu,”sambungnya.

Tidak hanya menyebut soal mental pejabat, bahkan dirinya seakan menandakan jika upaya tersebut “dihalang-halangi”. Meski tidak menyebutkan secar gamblang terkait apa yang sedang terjadi, namun Yulius memberikan pertanda jika ada oknum yang menghalang-halangi upaya tersebut.

“Itulah yang disebut mekanisme ke Tata Negaraan. Kedua, orientasi kita kan agar pengelolaan daerah ini berjalan dengan baik, supaya mendapatkan retribusi dari PAD untuk kita kelola kepada rakyat. Apakah kita ingin menghalang-halangi itu,”tukasnya.

Lanjutnya, ia membeberkan jika terdapat sebab dari akibat yang terjadi. Kendati begitu, ia enggan menjelaskan bagaimana dinamika upaya itu secara jelas.

“Kenapa biasanya terlambat, (pasti) ada sesuatu. Apa itu, silahkan cari sendiri. Biasanya kan begitu, kita jujur saja menyampaikan,”jelasnya.

“Selalu begitu, saya mau mengatakan kalau pemerintah itu terstruktur, kalangan dewan juga sebenarnya bisa dikatakan seperti itu. Tetapi ada dinamika yang kadang sulit kita imbangi,”ungkapnya.

Walau begitu, dengan segala dinamika yang terjadi ia tetap optimis pihaknya mampu menyelesaikan perda tersebut sesuai yang ditargetkan yakni akhir tahun 2021.