TARAKAN – Bertempat di wilayah Bengawan Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Drs Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum meresmikan operasional Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) dan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE).
Keberadaan SPBBE yang dikelola PT. Kayan Central Pratama (KCP) dan SPBE oleh PT. Kaltara Petroleum Gas (KPG) ini diharapkan mampu mengatasi kelangkaan gas elpiji khususnya tabung 3 kilogram di Kota Tarakan dan Kabupaten Nunukan.
Bahkan diharapkan bisa memberikan harga yang murah bagi masyarakat Kaltara pada umumnya.
Peresmian SPPBE dan SPBE ini ditandai dengan penguntingan pita oleh Gubernur Zainal didampingi Wakil Gubernur (Wagub) Dr Yansen TP, M.Si, Ketua DPRD Kaltara Norhayati Andris, Wali Kota Tarakan dr Khairul, M.Kes.
Serta Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid, Bupati Bulungan Syarwani, Bupati Tana Tidung Ibrahim Ali dan Bupati Malinau yang diwakili oleh stafnya maupun Forkopimda lainnya.
Dalam sambutannya, Zainal A Paliwang menerangkan, SPPBE dan SPBE merupakan suatu langkah maju dalam mengurai permasalahan terhadap kelangkaan gas elpiji khususnya gas elpiji bersubsidi di Tarakan dan Nunukan.
“Saya berharap dengan tersedianya SPPBE di Tarakan ini dapat menjaga serta menopang stok dan distribusi elpiji di dua wilayah daerah tersebut. Hal ini mengingat kebutuhan elpiji untuk masyarakat kota Tarakan dan kabupaten Nunukan yang sebelumnya dipasok oleh SPPBE Balikpapan Kaltim. Sehingga berdampak pada pantai distribusi yang cukup panjang dan mengakibatkan pada kelangkaan gas elpiji khususnya gas elpiji bersubsidi,” paparnya.
Akibatnya, kelangkaan tersebut membuat harga melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Karena, jelas dia, terbatasnya stok elpiji di tingkat pengecer. Di sisi lain telah memicu maraknya peredaran gas elpiji impor ilegal dari negara tetangga yaitu Malaysia.
Gubernur Zainal menambahkan, KPP Group yang digawangi Juanda Lesmana melalui perusahaan PT KCP mendapatkan persetujuan dari Pertamina untuk pencanangan dan pengisian elpiji PSP/bersubsidi 3 Kg.
Sementara KPG mendapatkan persetujuan untuk pengisian elpiji non PSO atau non subsidi siap berkontribusi untuk menjawab permasalahan tersebut.
“Semoga ini dapat menjadi jawaban dan solusi permasalahan masyarakat kita yang di Kota Tarakan dan Kabupaten Nunukan serta dapat menikmati harga gas elpiji murah sesuai harga yang dipatok oleh pemerintah,” tuturnya.
Jika diperhatikan sekarang keberadaan gas elpiji impor ilegal masih ada yang beredar di Kaltara. “Hal ini tentu sangat merugikan negara dari segi pengiriman pajak dan tidak boleh lagi terjadi. Saya mengharapkan Pertamina dapat menambah kuota elpiji subsidi 3 kg di Kaltara untuk menekan peredaran gas elpiji impor ilegal,” kata mantan Wakapolda Kaltara ini.
Gubernur juga meminta agar pihak Pertamina dapat mempertimbangkan pengalihan suplai elpiji ke Kabupaten Bulungan, Malinau dan Tana Tidung dari SPPBE Tarakan. Sehingga rentang kendali distribusi relatif dekat.
“Saya percaya kemampuan dan kapasitas SPPBE di Tarakan ini masih cukup besar dan dapat mensuplai kebutuhan gas ke seluruh masyarakat Kaltara. Sehingga kelangkaan gas yang selama ini sering terjadi dapat teratasi,” tegasnya.
Hal senada juga disampaikan Direktur PT KCP Antoni Lesmana. Bahkan pihaknya berkomitmen dapat memenuhi seluruh kebutuhan elpiji baik di Tarakan maupun Nunukan.
“SPPBE dan SPBE ini dibangun di atas lahan seluas kurang lebih 18 ribu meter persegi. SPPBE ini dibangun dan dikelolah oleh KCP dan KPG,” jelasnya
KCP, lanjut Antoni, telah membangun tiga tangki penyimpanan elpiji dengan kapasitas masimg-masing 150 metrik ton.
Sedangkan KPG telah dibangun satu tangki penyimpanan kapasitas elpiji sebanyak 50 metrik ton .
“Di KCP ada 12 statisun pengisian. Sehingga kita dapat melakukan pengisian kurang lebih 30 ton per hari. Sedangkan KPG kita dapat mengisi kurang lebih 15 ton per hari,”pungkasnya.
