TARAKAN – Hingga saat ini proses vaksinasi masyarakat masih berjalan dan masih jauh yabg ditargetkan pemerintah. Meski demikian Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia terus mengawal proses vaksinasi di setiap daerah.
Saat dikonfirmasi, Wakil Ketua Komite II DPD RI Hasan Basri menerangkan sejauh ini dari hasil koordinasinya terhadap Lembaga terkait sebanyak 440 juta dosis vaksin yang sudah di tiba Indonesia 170 juta didistribukan ke berbagai daerah.
“Berdasarkan informasi dari, Menko PMK (Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia), bahwa jumlah vaksin sudah mencapai 440 juta oleh ada yang di Indonesia, kemudian dari Kementrian Kesehatan juga sudah menyampaikan kurang lebih sekitar 170 juta yang sudah ready dan dalam proses distribusi ke daerah,”ujarnya, (19/8).
Dari hasil koordinasi Komite II DPD-RI kepada sejumlah Mentri, Hasan Basri menyampaikan jika pemerintah pusat tetap berkomitmen mendistribusikan vaksin secara rutin dan konsisten dalam jadwal yang telah diatur. Kendati begitu, ia menerangkan jadwal distribusi berada di ranah Kementrian sementara DPD RI hanya mengawasi dan memastikan alokasi vaksin terus berjalan.
“Cuma memang, dalam proses pendistribusian ini butuh waktu bermacam-macam. Sehingga, tanggal 20 Juli saya telpon Pak Menkes, kemudian Pak Mentri BUMN, dan Kepala BNPB. Saya menyampaikan itu. Tapi dari Pak Menkes sudah menyampaikan bahwa untuk Kaltara, beliau sudah mengirim 2 hari yang lalu, kemudian Insyaallah minggu depan dia akan mengirim kembali,”tukasnya.
“Dari Kementrian PMK menyampaikan bahwa alokasi vaksin ini sudah diatur sesuai dengan, jumlah penduduk Indonesia dalam hal ini kurang lebih sekitar 270 juta penduduk Indonesia yang akan divaksin,”tuturnya.
“Untuk memenuni health imunity, semua itu akan didistribusikan ke pemerintah daerah baik melalui pemerintah provinsi, maupun pemerintah Kabupaten/Kota ,”sambungnya.
Ia membeberkan dalam proses alokasi vaksin Kaltara merupakan 1 dari 7 Provinsi di Indonesia yang telah mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat. Sehingga ia membeberkan jika hal itulah Kaltara menjadi salah satu provinsi yang mendapat kunjungan Kapolri dan Panglima TNI.
“Kemarin Pak Kapolri dan Panglima TNI sudah ke Kaltara, paling tidak ia memperhatikan tentang kondisi Kaltara yang termasuk 7 daerah provinsi yang termasuk mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat,”tuturnya.
Ia menjelaskan sejauh ini DPD RI berupaya penuh mengawal distribusi vaksin hingga ke daerah. Dijelaskannya, ia tidak membenarkan jika ada lembaga khusus yang mempolitisasi vaksinasi atas pembelokan informasi terkait vaksinasi.
“Saya tegaskan di Negeri ini tidak ada vaksin berbayar semua gratis yang melalui program. Makanya rencana yang lalu, untuk vaksin berbayar terhadap individual, saya salah satu orang yang memprotes keras terjadap rencana itu. Karena, presiden pada Bulan Desember sudah menyampaikan bahwa vaksin melalui program itu gratis,”tutupnya.
