TANJUNG SELOR – Jika tak ada aral, Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi akan di-groundbreaking akhir Oktober mendatang. Sehubungan dengan itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara menerima rombongan Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Marves) RI di Lt 1 Gubernuran, Kamis (2/9/2021).
Gubernur Kalimantan Utara, Drs. H. Zainal A. Paliwang, SH., M.Hum berharap setelah dilakukan groundbreaking oleh Presiden RI, Joko Widodo, dapat langsung dieksekusi sehingga pembangunannya tidak memakan waktu lama. Artinya, dengan hadirnya rombongan dari Kemenko Marves dapat dilakukan persiapan percepatan pembangunannya pasca groundbreaking.
“Artinya ini berita yang cukup menggembirakan, di mana dapat dampak positif bagi masyarakat Kaltara khususnya Kabupaten Bulungan. Kita menargetkan pada tahun 2023 harus sudah selesai pembangunannya,”kata Gubernur.
Adapun hadir mendampingi Gubernur, Bupati Bulungan, Syarwani dan Wakil Bupati Ingkong Ala.
Berkaitan dengan pembebasan lahannya, Gubernur meminta harus sudah jelas. Ia pun mewanti-wanti agar tidak ada oknum di desa yang memanfaatkan situasi. Karena itu Gubernur meminta skema pembebasan lahan harus benar-benar dipikirkan dengan baik.
“Tolong ini dikawal, artinya pembebasan lahan ini harus benar-benar dilakukan secara marathon,” jelasnya.
Gubernur juga menjelaskan dalam pelaksanaannya nanti, di kawasan tersebut juga akan dibangun Politeknik. Hal ini untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) sebagai upaya sarana transformasi ilmu pengetahuan.
“Dengan begitu, pemerataan sumberdaya manusia di kawasan industri juga dapat terwujud,” kata Gubernur.
Diungkapkan Gubernur, para pengembang ingin sekali meningkatkan potensi yang ada di Kabupaten Bulungan. Di mana pada saat ini KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi telah menjalani evaluasi di pemerintah pusat.
“Artinya, pemerintah pusat masih mendukung KIPI dengan melakukan evaluasi. Karena itu, kita harus memenuhi advis yang diberikan pemerintah pusat. Kita siap membangun dan menciptakan potensi sebesar mungkin di Kaltara,” terangnya.
KIPI ini nantinya juga akan menjadi kawasan terintegrasi terbesar di dunia. Untuk listriknya, kata Gubernur, pengelola kawasan yang ditunjuk oleh pemerintah pusat akan membangun pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) lebih dulu untuk mempercepat operasinya. Di mana ketika PLTA telah selesai dibangun, pengelola secara bertahap akan mengurangi daya listrik di PLTU dan beralih ke PLTA.
“Jika PLTU kita bangun lebih dulu, kita dapat segera beroperasi. Yang terpenting dari kawasan industri itu adalah energi listriknya,” beber Gubernur.
Berkaitan dengan kesiapan kedatangan Presiden RI Joko Widodo, Gubernur meminta agar vaksinasi di Kaltara sudah mencapai 80 persen. Ada sejumlah hambatan kenapa target vaksinasi di Kaltara masih dibawah 50 persen. Salah satunya faktor geografis Kaltara yang begitu luas. Di mana transportasi yang mampu menjangkau pelosok Kaltara adalah pesawat.
“Selain itu juga, masih kurangnya tenaga medis kita. Dan saya berterima kasih kepada Panglima TNI yang telah menurunkan perwiranya untuk membantu menggenjot vaksinasi di Kaltara,” terang Gubernur.
Karena itu, pemerintah terus berupaya agar vaksinasi di Kaltara bisa segera mencapai di atas 50 persen. Salah satu upayanya adalah melakukan vaksinasi secara mobile hingga ke pelosok desa. Dengan harapan Kaltara mencapai Herd Immunity sebelum Presiden Joko Widodo tiba di Tanjung Selor.
“Tim vaksin jemput bola sudah kita bentuk untuk hadir ke wilayah yang sulit terjangkau, agar target kita tercapai,” tuntasnya. (adpim)
