TARAKAN – Banyaknya kecelakaan laut yang terjadi di laut sepanjang tahun, menjadi cacatan khusus yang harus menjadi evaluasi bersama. Berdasarkan data Komite Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Kalimantan Utara, jumlah nelayan di Tarakan mencapai 3 ribu orang. Dengan jumlah yang cukup besar, menimbulkan pelbagai persoalan yang dialami nelayan. Diantaranya, persoalan Bakar Minyak (BBM), kondisi perahu yang tidak layak pakai juga menjadi ancaman.
Saat dikonfirmasi, Ketua KNTI Kaltara, Rustam, berharap adanya akses ke pemerintah untuk permodalan kaum nelayan. Agar nantinya program itu dapat digunakan untuk peremajaan perahu.
“Mudah-mudahan ada program pemerintah untuk permodalan nelayan, perahu atau alat tangkap. Kalau beli baru, rata-rata di harga Rp20 juta, tetapi kalau (mesin) dongfeng lebih mahal lagi, bisa mencapai Rp100 juta,” ungkapnya, (11/10/2021).
Dari sekitar 3 ribu nelayan, terdapat sekitar 40 persen perahu tidak layak pakai karena rusak maupun mulai jabuk sehingga sangat membahayakan untuk digunakan melaut. Apalagi harus menghadapi gelombang saat cuaca buruk.
“Lumayan sih, sekitar 40 persen perahu nelayan tidak layak pakai. Kemudian penghasilan turun, hasil tangkap kita juga turun harganya,” lanjutnya.
“Masalah BBM yang tersendat juga berpengaruh kepada kami. Karena kebiasaan yang dilakukan saat melaut baru beli BBM, tapi kadang juga tidak tersedia di APMS dan SPBU,”tukasnya.
Lanjutnya, akhir-akhir ini nelayan cukup kesulitan mendapatkan BBM. Bahkan, saat ini yang tersedia adalah non subsidi.
Oleh karena itu, pihaknya berharap agar pemerintah dapat memfasilitasi untuk mendapatkan BBM dengan mudah.
“Kita minta perlakuan khusus kepada pemerintan supaya nelayan bisa mendapatkan BBM dengan mudah untuk melaut. Kalau di APMS maupun SPBU sudah sulit mendapatkan pertalite, terkadang nelayan beli ke tangan kedua dengan harga jauh lebih mahal,” pungkasnya.
