TARAKAN – Hingga saat ini Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level IV masih dilangsungkan. Kendati begitu, sebagian besar masyarakat telah merasa jenuh karena menjalani aktivitas dengan pembatasan sosial berkepanjangan.
Sehingga tidak mengherankan jika tingkat ketakutan masyarakat terhadap covid-19 telah menurun.
Menanggapi fenomena tersebut, Akademisi Kesehatan Universitas Borneo Tarakan (UBT) Sulidah, S.Kep. Ns. M.Kep mengakui jika pembatasan sosial berkepanjangan menimbulkan kejenuhan masyarakat. Namun menurutnya, sebagai upaya membebaskan kehidupan dari covid-19 masyarakat harus dapat sedikit bersabar dengan tetap menjalankan aktivitas seperti saat ini sampai proses vaksinasi telah menyentuh semua lapisan masyarakat. Karena menurutnya, vaksinasi masih dianggap cukup efektif dalam menahan penularan covid-19.
“Dalam Pandangan saya ada dua hal yang menjadi faktor penentu. Yang pertama tentu saja adalah percepatan vaksinasi covid-19 itu sendiri. Yang sampai saat ini setahu saya masih kisaran 30an menuju 40 persen. Saya kira hal itu masih cukup jauh dari terget minimum untuk bisa mencapai hard imuniti,”ujarnya, (7/10).
“Karena untuk mencapai Hard Imuniti itu, minimal 70 persen seluruh warga itu sudah tervaksinasi. Yang kedua, selain vaksinasi tentu saja berkaitan dengan pelaksanaan protokol Kesehatan (Prokes). Apalagi di masa-masa saat ini, vaksinasi masih belum tuntas, masih dalam perjalanan menuju setengah dari target yang diharapkan secara minimalnya,”sambungnya.
Dijelaskannya, percapatan vaksinasi yang didukung dengan dengan disiplin prokes, membuat covid-19 tidak memiliki celah menular secara luas. Sehingga menurutnya, vaksinasi yang gencar dilakukan dapat membantu mempercepat berakhirnya pandemi covid-19.
“Maka tentu saja pelaksanaan kepatuhan terhadap protokol kesehatan itu, menjadi sesuatu yang penting meskipun kita tahu sekarang sudah ada di dalam penurunan jumlah kuantitas dan kualitas kasusnya. Itu sudah menurun bahkan cenderung landai,”tuturnya.
“Tapi, kita juga perlu memperhatikan beberapa prediksi yang pernah disampaikan oleh para epegimolog yang mengatakan bahwa pandemi ini, bisa terjadi karena penurunan atau pelandaian kasus ini menjadi sinyal bahaya kalai masyarakat kembali abai, terhadap pelaksanaan Prokes,”lanjutnya.
Dibeberkannya, saat ini kondisi aktivitas belum masih memiliki potensi terjadinya ledakan penularan. Hal itu sesuai peringatan WHO kepada Indonesia beberapa waktu lalu. Sehingga oleh sebab itulah, menurutnya pemerintah enggan mencabut status PPKM di sejumlah daerah.
“Prediksinya adalah bahwa kemungkinan November – Desember itu, akan bisa terjadi, ledakan kasus baru. Ini menjadi gelombang atau tsunami ketiga, kasus covid-19 di Indonesia,”tukasnya
“Oleh karena itu memang, saya berharap pemerintah tidak mengendurkan, pengawasan prokes. Yang sampai saat ini sudah cukup bagus. Kalau untuk psikal distancingnya, itu kita mengakui cukup sulit dilakukan,”tutupnya.
