TARAKAN – Pada Selasa (29/03/2022) bertempat di ball room hotel Lotus Panaya, Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam (PC PMII) kota tarakan melakukan bincang demokrasi dengan tema ”wacana penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden” yang juga dihadiri Akademisi, KPU Tarakan dan Bawaslu Tarakan.
Saat dikonfirmasi, Ketua KPU Tarakan Nasruddin memaparkan bagaimana pentingnya pemilu dan pendidikan politik bagi masyarakat. Ia juga menyampaikan bahwa pemilu adalah sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya.
Sementara itu, Akademisi Universitas Borneo Tarakan (UBT) Yasser Arafat menjelaskan bahwa wacana penundaan pemilu 2024 ditinjau dari aspek hukum dan konstitusi, ia menilai hal tersebut bukan kepentingan yang substansial atau kepentingan bangsa dan negara. Kendati begitu, lebih mengarah kepada kepentingan kalangan tertentu yang memanfaatkan kekuasaan saat ini. Bahkan, ia menghawatirkan jika nantinya pemerintah tetap melakukan amandemen UUD terkait penundaan pemilu 2024. Bukan tidak mungkin akan muncul gerakan masyarakat yang menantang hal tersebut .
“Ini yang saya khawatirkan, kalau kemudian para politisi ngotot untuk melakukan amandemen UU dasar, demi meloloskan ide penundaan pemilu dan memperpanjang masa perpanjangan Joko Widodo yang saya khawatirkan ada gerakan masyarakat akar rumput yang penolakan besar-besaran sehingga bisa menjadi kericuhan dan gangguan kondusifitas di Indonesia,”ungkapnya, (29/03/2022).
“Pada akhirnya dalam kondisi militer dapat mengambil alih kekuasaan karena dianggap pemerintah tidak mampu menjalankan penyelenggaraan negara sebagai mana mestinya,”kata dia.
Ia mengatakan, jika Indonesia pernah memiliki pengalaman kelam sebelum Indonesia menerapkan sistem demokrasi secara penuh. Oleh karenanya, menurutnya wacana penundaan pemilu merupakan sebuah ancaman pada nasib demokrasi Indonesia.
“Ini yang saya takut, kita sudah punya pengalaman 32 tahun bagaimana negara ini dibimbing. Meskipun bukan militer yang memimpin, tapi ketika mliter ikut campur dalam urusan pemerintahan akan dapat mengancam kehidupan demokrasi di Indonesia. Sehingga memang perlu kebijaksanaan dari pejabat dan para ketua partai politik untuk menghormati konstitusi,”tukasnyam
sementara itu, Mohamad Nizam selaku ketua PC PMII Tarakan mengungkapkan bahwa bergulirnya isu penundaan pemulu 2024 yang dilontarkan salah satu pentinggi elit politik di negeri ini mendapatkan reaksi dari masyarakat khsusunya kalangan mahasiswa bahkan nizam menyampaikan bahwa secara sudut konstitusi dan sudut pandang
secara politik penundaan pemilu bisa menciderai sistem demokrasi saat ini.
“Tujuan kegiatan pagi ini adalah bagaimana menakar kemampuan pemilu 2024 secara konstitusi itu seperti apa. Dan perpanjangan masa jabatan presiden seperti apa. Kita menimbang dari sudut pandang, baik secara konstitusi maupun secara politik. Tentu tadi terpaparkan secara tuntas oleh pemateri tadi,”terang nizam.
“Tentunya masing-masing organisasi di cipayung memiliki pandangan yang berbeda-beda. Tapi secara garis besar kita sepakat bahwa menolak penundaan pemilu 2024 ini. Menimbulkan gerakan massal maupun aksi massa yang besar di Indonesia. Yang tentunya, apapun dalih wacana penundaan pemilu, baiknya tidak dilaksanakan mengingat potensi konflik yang akan muncul dari dampaknya,”tuntasnya.
