TARAKAN – Penerapan sistem baru pada layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebelumnya sempat banyak menuai kekhawatiran masyarakat lantaran adanya isu kenaikan pada iuran. Kendati begitu, hal itu pun langsung ditepis BPJS Kesehatan dengan menjelaskan perubahan dan memaksimalkan pada sistem standar layanan pada setiap kelasnya.
Selain memaksimalkan standar pada layanan kelas, perubahan sistem tersebut juga dinilai memberikan rasa keadilan bagi peserta yang menyesuaikan dapat disesuaikan kelasnya dengan melihat besaran penghasilan setiap peserta. Hal itulah yang disampaiakan Kepala BPJS Cabang Tarakan Kemas R Kurniawansyah saat dikonfirmasi.
“Yang segmennya bersifat yang formal itu akan membayar secara mandiri, misalnya nelayan atau pedagang. Tapi alhamdulillah di Tarakan khusus nelayan sudah ditanggung oleh pemerintah daerah. Jadi kebanyakan dari mereka sudah tidak perlu membayar iuran lagi,”ujarnya, (20/7/2022).
Selain itu, diterangkannya sistem baru tersebut memungkin peserta dapat meningkatkan pelayanan kelas saat sedang menjalani perawatan dengan hanya iuran kelas yang dituju.
“Sistem memungkinkan peserta mendpaatkan peningkatan layanan kelas saat dirawat. Misalnya saat peserta kelas 2 menjalani perawatan, ia boleh naik ke kelas 1 dengan cara mengiur biaya perawatan. Tapi, kami membuat aturan, untuk rumah sakit memberikan perlindungan bagi peserta dan pasien. Pada saat ingin naik kelas I, maksimal ada 75 persen, dari biaya yang dibayarkan BPJS dari kelas 2. Jadi tidak lebih dari itu,”jelasnya.
“Misalnya kalau di kelas 2 BPJS habis Rp 4 juta, berarti kalau naik kelas 1 maksimal, itu adalah 75 persen dari Rp 4 juta. Mungkin sekitar Rp 3 jutaan. Apa yang digunakan sebagai angka maksimal, angka maksimal digunakan sebagai pembanding jika ia membayar secara umum. Kelas 1 bisa naik ke VIP, ke VIP dari kelas 1 tadi dapat membayar 75 persen dari biaya yang dibayarkan,”sambungnya.
Adapun terkait peserta pekerja formal, sisanya tetap dapat menanggung anggota keluarga 1 istri dan maksimal 3 orang anak. Kendati demikian, dalam sistem baru ini jika suami istri merupakan pekerja maka keduanua diwajibkan menjadi peserta dan sang anak bebas memiliki untuk ditanggung pada jaminan ayah atau ibunya.
“Kalau suami istri ini pekerja, tetap keduanya harus menjadi peserta. Anaknya tinggal pilih ikut siapa. Jadi dia tetap akan dihitung sama 5 persen,”tukasnya.
Hal itu berbeda cerita pada peserta mandiri. Peserta Mandiri hanya dapat menanggung diri sendiri namun tetap dapat meningkatkan layanan kelas saat dirawat. Adapun peserta PBI yakni penerima bantuan pemerintah, perubahan sistem tersebut tidak berdampak apa-apa dari sistem baru ini.
“Kalau mandiri kelas III itu iurannya Rp 35 ribu. Kalau tanggung istri dan anak 2 berarti Rp 140 ribu. Karena hitungannya masing-masing. Sebenarnya kalau kita mau hitung-hitungan ringan dari pekerja formal. Karena 1 kartu bisa menanggung 1 istri dan 3 anak. Tapi hal ini tidak berlaku buat peserta PBI,”tandasnya.
