JAKARTA – Gubernur Kaltara Drs H Zainal Arifin Paliwang menyampaikan upaya revitalisasi kawasan transmigrasi di Kalimantan Utara (Kaltara), serta pemulihan ekonomi nasional menjadi dua isu utama yang menjadi perhatian khusus.
Gubernur mengungkapkan Pemprov Kaltara mendukung upaya revitalisasi kawasan transmigrasi.
Jika dilihat dari potensi wilayah, dengan luas wilayah 75.467.70 kilometer persegi, Kaltara masih sangat berpotensi untuk menjadi kawasan transmigrasi.
Sementara dari jumlah penduduk, Kaltara satu-satunya provinsi yang memiliki jumlah penduduk di bawah 1 juta jiwa, yakni berjumlah 742.245 jiwa (Data BPS, Sensus Penduduk 2020).
“Dilihat dari indikator luas wilayah dan kepadatan penduduk, Kaltara masih berpotensi menjadi kawasan transmigrasi,” terang Gubernur dalam Program Features Mata Indonesia di Kantor Berita Indonesia Antara, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Sabtu (3/9).
Program transmigrasi sendiri, lanjut Gubernur, memberikan dampak positif bagi pertumbuhan dan perkembangan jumlah penduduk di Provinsi Kaltara.
Gubernur menyampaikan, sesuai data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltara, terhitung sejak tahun 1972 hingga 2018, jumlah penempatan transmigrasi di Provinsi Kaltara mencapai 12.505 KK (Kepala Keluarga).
Atau berjumlah 46.946 jiwa tersebar di wilayah Kabupaten Bulungan, Nunukan, Tana Tidung dan Malinau.
“Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk saat ini, jumlah penduduk penempatan transmigrasi mencapai 6.32 persen. Angka ini belum termasuk dengan anggota-anggota keluarga baru, mengingat penempatan telah dilaksanakan sejak tahun 1972,” kata Gubernur.
Transmigrasi turut berperan dalam mendukung program ketahanan pangan Pemerintah Provinsi Kaltara. Seperti di Kawasan Tanjung Buka, Kabupaten Bulungan. Kawasan yang dikenal sebagai De Cafe atau Delta Kayan Food Estate ini, dicanangkan akan memiliki seluas 41.143 Hektare (Ha).
Selain itu, adanya daerah transmigrasi mendukung Pusat Kegiatan Wilayah Kota Baru Tanjung Selor, Ibukota Kaltara. Khususnya kawasan transmigrasi Salimbatu, akan dapat mendukung pusat kegiatan wilayah Kota Baru Tanjung Selor.
“Transmigrasi berdampak positif, selain penduduk bertambah, produk pertanian dan perikanan bertambah, otomatis PAD Kaltara juga ikut bertambah,” tutur Gubernur.
Saat ini berbagai terobosan dilakukan Pemprov Kaltara dalam mendukung program transmigrasi. Dukungan itu mengarah kepada Isu Strategis Nasional berdasarkan Agenda Pembangunan 2020-2024, yakni “Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan”.
Pemprov Kaltara berharap program transmigrasi, khususnya transmigrasi di Kaltara dapat semakin berkembang, membuat kawasan transmigrasi semakin mandiri, dan pada akhirnya dapat menambah pendapatan masyarakat.
