Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada pemilu 2024, Prabowo Subianto- Gibran Raka Bumingraka masih memiliki waktu merumuskan tokoh-tokoh mana saja yang akan membantunya dalam menjalankan roda pemerintahan periode 2024 – 2029.
Namun terdapat beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh para menteri, terutama yang berintegritas hal itu dinilai cukup penting.
“Seseorang yang memiliki integritas itu sama halnya dengan etika, ketika diamanahkan dapat menjalankannya dengan baik. Nama-nama yang direkomendasikan oleh partai politik (parpol) tetaplah harus dikroscek ulang terlebih dulu,” ungkap Hasan Basri, Ketua Komite III DPD RI.
Lebih lanjut Hasan Basri menjelaskan, integritas juga dapat di-tracking dengan cara melihat track record yang terbebas dari kasus korupsi dan lainnya.
“Bisa bekerja sama dengan KPK dan PPATK, karena mereka pasti memiliki track record para pejabat,” jelasnya.
Tak hanya itu, nama-nama yang akan masuk dalam jajaran kabinet nantinya diharapkan memiliki kapasitas sebagai leadership atau pemimpin. Bukan seseorang yang hanya mengiyakan semua masukan tanpa harus pertimbangan-pertimbangan saat mengambil kebijakan.
“Ketepatan dan kecepatan dan mengambil keputusan itu juga bagian dari leadership, sehingga hal ini sangat diperlukan dalam menentukan pengisi kabinet Prabowo-Gibran,”katanya
Menurutnya, yang diperlukan juga seseorang yang dapat mengelola dan membangun tim yang hebat. Hal ini dinilai berpengaruh dalam kemajuan cara bekerja hingga pelayanan yang dapat diaplikasikan ke masyarakat.
“Tim di dalamnya harus terus dikembangkan, saat ini sudah banyak good government yang dibangun oleh menteri-menteri dari kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin sehingga harus dipertahankan dan dikembangkan lagi, begitu yang belum bagus dapat dilakukan perbaikan oleh menteri yang nantinya akan menjabat di era Prabowo-Gibran,” jelasnya.
Hasan Basri berharap juga peran-peran penting di dalam kabinet Prabowo-Gibran dapat mengajak profesionalisme dari Kalimantan, di mana sangat dibutuhkan dalam melanjutkan roda pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim).
“Banyak tokoh-tokoh dari Tanah Borneo akademisi yang nantinya bisa membantu presiden. Sebab pembangunan IKN perlu sekali sentuhan kearifan lokal,” tuturnya.
