MALINAU – Puncak perayaan HUT ke-25 Kabupaten Malinau pada Sabtu lalu diwarnai kontroversi ketika sejumlah pendukung pasangan calon (Paslon) kepala daerah terlihat mengangkat jari, sebagai simbol nomot urut salah satu pasangan calon.
Kehadiran simbol tersebut menarik perhatian publik, dan banyak mengundang sorotan masyarakat. Pasalnya kegiatan ini, merupakan acara pemerintah daerah yang didanai melalui APBD Kabupaten Malinau.
Lebih ironis lagi, Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Malinau, yang juga hadir di tempat kejadian, tampak membiarkan aksi tersebut tanpa memberikan peringatan atau teguran.
Amat, salah satu warga Malinau menyayangkan kejadian ini. Acara yang seharusnya menjadi perayaan ulang tahun Malinau ini, dijadikan ajang kanpanye oleh salah satu calon.
“Ini acara pemerintah loh. Pakai dana APBD. Sangat tidak etis, dijadikan tempat kampanye,” kata Joni, warga lainnya.
Beberapa orang, bahkan termasuk pejabat setempat yang ikut mengacungkan jari dengan nominal tertentu.
Di sisi lain, Pjs Bupati justru tampak asyik berfoto bersama band Slank, yang menjadi pengisi acara di perayaan HUT ini.
Sejumlah pihak menyayangkan sikap Pjs Bupati yang tidak mengambil tindakan atau imbauan terkait keberadaan simbol politik di acara resmi pemerintah tersebut.
“Seharusnya, perayaan HUT kabupaten adalah acara netral dan bebas dari afiliasi politik, tetapi kali ini ada pembiaran simbol-simbol politik,” tambah Amat..
Umumnya jika pemerintah daerah membuat hajatan seremonial yang kebetulan bertepatan dengan momentum tahapan kampanye dan mengundang artis, bahkan pembawa acara pun tentu tak lepas melalui proses arahan-arahan terlebih dahulu untuk tidak menggunakan simbol-simbol yang mengarah pada dukungan kepada Paslon tertentu.
Apapun bentuk simbol jari yang jika itu identik dengan nomor urut Paslon, maka alasan apapun tidak dapat dibenarkan.
Termasuk aksi ketua DPRD Malinau, Ping Ding yang menjadi sorotan. Sebagai stakeholder panutan yang dalam hal ini ketua DPRD yang juga kebetulan istri dari salah satu Paslon, sikap profesionalitas harus tetap dijunjung tinggi, agar pemberian contoh yang baik untuk masyarakat dapat terselenggara, demi berdiri di atas kepentingan umum, bukan di atas kepentingan pribadi.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Malinau belum memberikan pernyataan resmi terkait insiden tersebut.
Banyak warga berharap agar acara-acara resmi pemerintahan dijaga dari aktivitas berbau politik demi menjaga netralitas dan kesakralan momen perayaan hari jadi daerah. (*)
