TARAKAN – Calon Wakil Wali Kota Tarakan, Ibnu Saud meminta semua pihak untuk menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan mengajak bersatu lagi membangun Tarakan.
Hal itu disampaikannya menanggapi putusan MK yang menolak gugatan perselisihan hasil pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan.
Pembacaan putusan sela atau dismissal itu dilakukan pada Rabu (5/2/2025). Ibnu Saud juga mendengarkan langsung di gedung MK di Jakarta.
“Tentu kita bersyukur bahwa pada akhirnya sudah ada kepastian dan sistem hukum kita juga memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk menempuh jalur hukum jika ada ketidakpuasan,” ujar Ibnu Saud.
“Sekarang sudah ada putusannya dan mari kita hormati keputusan MK ini dengan menjalankannya dan kita harus sama-sama melupakan semua perbedaan dan bersatu untuk kemajuan Kota Tarakan,” harap Ibnu Saud saat dikonfirmasi, Rabu (5/2/2025).
Seperti diketahui, sejumlah lembaga pemantau pemilu yang tergabung dalam Forum Pengacara Kesatuan Tanah Air (Fakta) Indonesia telah mendaftarkan gugatan sengketa hasil Pilkada Tarakan 2024 ke MK.
Permohonan gugatan didaftarkan pada 9 Desember 2024 dan diperbaiki pada 11 Desember 2024. Gugatan itu teregister dengan nomor perkara: Nomor 147/PAN.MK/e-AP3/12/2024.
Pemohon adalah Lembaga Analisis HAM Indonesia DPW Kalimantan Utara. Sedangkan Tim Advokasi Gerakan Kotak Kosong Kota Tarakan terdiri dari sejumlah pengacara.
Lebih lanjut pria yang juga menjabat Ketua DPD Partai Gerindra Kaltara ini menilai bahwa pihaknya selama ini juga menahan diri untuk tidak menampakkan euphoria berlebihan dan menghormati proses hukum yang berlangsung.
Adapun langkah yang dilakukan setelah adanya putusan MK, pihaknya kemungkinan melakukan koordinasi terkait persiapan pelantikan yang rencananya dilangsungkan di Jakarta.
Kendati demikian, Ibnu Saud tetap menunggu arahan dari dr. H. Khairul M.Kes selaku calon Wali Kota Tarakan terkait langkah yang akan diambil.
