TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 Provinsi Kaltara, digelar di Swissbell Hotel Tarakan, Jumat (3/10).
Dalam kesempatan itu, Gubernur Zainal menyebutkan kunjungan ini tidak hanya bagian dari program kerja DPR RI, tetapi juga merupakan wujud perhatian dan komitmen DPR RI dalam mengawal pembangunan di provinsi Kaltara.
“Selamat datang kepada para anggota DPR RI dan Wamendagri beserta rombongan di Bumi Benuanta, Provinsi Kaltara. Semoga kedatangan ibu dan bapak sekalian membawa perubahan dan manfaat bagi Kaltara,” kata Gubernur Zainal.
Gubernur menjelaskan Provinsi Kaltara sebagai Beranda Depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), memiliki garis batas langsung dengan negara tetangga Malaysia di wilayah Sebatik, Krayan, Lumbis Ogong dan Long Midang.
“Kondisi geografis seperti ini menghadirkan tantangan dan tanggung jawab strategis yang membutuhkan dukungan kebijakan pusat secara berkelanjutan,” ucapnya.
Dalam paparannya, ia menuturkan Provinsi Kaltara memiliki beberapa wilayah yang tidak bisa diakses dengan transportasi darat maupun sungai dan laut yaitu wilayah Krayan, berada di Kabupaten Nunukan.
“Di Krayan walau berbatasan langsung dengan Malaysia, namun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) belum terbangun,” ujarnya.
Ia mengungkapkan sampai saat ini ada dua (2) PLBN yang belum terbangun, sedangkan PLBN yang sudah terbangun baru ada tiga (3) dan sudah diresmikan langsung oleh Presiden Ir. Joko Widodo.
Lebih lanjut, Gubernur Zainal berharap dua PLBN ini dapat segera terbangun lagi yaitu di Krayan dan Sei Menggaris.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI, Ir. Deddy Yevri Hanteru Sitorus, M.A. menyebutkan DPR RI sudah membentuk Pansus Reformasi Agraria, yang diharapkan dapat membantu menyelesaikan permasalahan agraria di seluruh penjuru Republik Indonesia.
“Kaltara paling kaya memiliki letak strategis dan memiliki banyak kekayaan alam karena tidak hanya berbatasan darat dan laut, tapi sungai dan udara semua ada. Dan untuk itu perlu pembangunan PLBN secepatnya,” bebernya.
“PLBN disini Kaltara seharusnya jadi paling banyak, bisa lima dengan Sei Menggaris,” sambung Deddy Sitorus.
Menurutnya Kaltara sebagai Beranda Depan NKRI memiliki aspek geopolitik yang sangat penting, dari aspek pertahanan, sosial hingga budaya. Dia berharap dari Pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dapat secara serius menjaga marwah Republik Indonesia di daerah perbatasan.
“Perbatasan ini memiliki makna ganda sebagai penjaga integritas wilayah sekaligus etalase negara. Kehadiran Komisi II DPR RI hari ini sebagai fungsi pengawasan DPR RI terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Dr. Bima Arya Sugiarto mengatakan terkait perkembangan PLBN di Kaltara, pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap percepatan transfer dana pusat ke daerah.
“Saat ini Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) secara intensif melakukan pemetaan, terkait kebutuhan daerah yang bisa digabung dalam kebutuhan pusat. Apakah ini dilaksanakan pemerintah daerah atau pemerintah pusat ini masih dibicarakan lagi,” jelas Bima Arya.
Terkait masukan Gubernur Kaltara dan Anggota Komisi II DPR RI, Bima Arya menegaskan akan terus berkoordinasi Kemenkeu agar dapat mempercepat regulasi dan dukungan dalam percepatan pembangunan di Provinsi Kaltara, khususnya PLBN yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
