TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Masa Persidangan I Tahun 2025-2026 Provinsi Kaltara, digelar di Kantor Wali Kota Tarakan, Rabu (12/11).
“Selamat datang kepada Anggota Komisi V DPR RI beserta mitra-mitra kerja dan seluruh rombongan di Bumi Benuanta ini. Semoga kehadiran membawa semangat dan harapan baru bagi masyarakat Kaltara,” kata Gubernur Zainal mengawali sambutannya.
Gubernur Zainal menyebutkan kunjungan ini merupakan bukti nyata wujud perhatian dan komitmen Komisi V DPR RI dalam mengawal pembangunan infrastruktur, konsultasi, dan konektivitas di Provinsi Kaltara.
Ia juga mengucapkan terima kasih karena pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan berkomitmen untuk memberikan bantuan pembangunan jembatan di perbatasan Kaltara dengan nilai Rp150 miliar.
Dalam paparannya, dijelaskan bahwa Provinsi Kaltara memiliki beberapa wilayah yang sangat membutuhkan pembangunan jembatan yaitu wilayah Krayan yang berada di Kabupaten Nunukan.
“Kami akan membangun beberapa jembatan dikarenakan banyak jembatan yang rusak dan tergerus banjir, karena di sana dibutuhkan banyak jembatan untuk konektivitas antar kecamatan,” ucap Gubernur.
Dia menuturkan pembangunan jembatan sebagai penghubung antar kecamatan sangat diperlukan, khususnya dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat di daerah sekitar.
“Dengan hadirnya jembatan akan meningkatkan konektivitas dan juga mempermudah transportasi logistik sehingga turut mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, H. Syaiful Huda, M.K.P., dalam memimpin sidang menyampaikan komitmennya untuk mendukung agenda pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Tanjung Selor.
“Ini termasuk agenda prioritas kami dan terus berkonsolidasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian terkait Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penataan Daerah dan RPP Desain Besar Penataan Daerah,” kata Syaiful Huda.
“Ini akan terus kita dorong, insyaallah di bulan Januari Peraturan Pemerintah terkait dengan pemekaran daerah otonomi akan ditandatangani oleh Presiden Prabowo,” sambungnya.
Menurutnya Kaltara sebagai Provinsi termuda ini memiliki segudang potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, dan ini menjadi halaman depan bagi rumah Indonesia.
“Pembangunan infrastruktur dalam bentuk apapun seperti pembangunan jembatan, jalan, perbaikan transportasi, perbaikan pelabuhan harus mendapatkan perhatian kita bersama termasuk Komisi V DPR RI dan pemerintah pusat,” ujarnya.
Terkait masukan Gubernur Kaltara, Syaiful menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar dapat mempercepat regulasi dan dukungan dalam percepatan pembangunan di Provinsi Kaltara, khususnya wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
