TARAKAN – Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar silaturahmi sekaligus menampung aspirasi bersama buruh dan Driver Ojek Online (Ojol) se-Kaltara. Agenda yang dilaksanakan di Pondok Lesehan (Ponles) pada 18-19 Oktober 2025 ini dilaksanakan sebagai upaya mempererat komunikasi, memperkuat sinergi, serta menjaga keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan pekerja di daerah.
Dalam sambutannya, <span;>Kapolda Kalimantan Utara Irjen Pol Djati Wiyoto Abadhy, S.I.K., mengajak seluruh elemen serikat pekerja dan driver ojol di wilayah Kaltara untuk memperkuat persatuan serta mengedepankan dialog. Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 15.00 hingga 17.10 WITA dan pukul 08.00 wita hingga 12.00 witabitu dihadiri sekitar 500 peserta dari berbagai organisasi buruh dan ojol. Turut hadir Dekan Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan Dr. Syafurddin, S.H., M.Hum., Sekretaris Disnaker Kota Tarakan Hanto Bismoko, S.Sos., serta Kapolres Tarakan AKBP Erwin S. Manik, S.H., S.I.K., M.H.
Dalam arahannya, Kapolda menekankan pentingnya menjaga komunikasi antara aparat keamanan dengan serikat pekerja demi terciptanya suasana kerja yang aman dan produktif. Ia menegaskan bahwa Polri berkomitmen menjadi mitra sekaligus sahabat bagi para pekerja.
“Desk Ketenagakerjaan akan segera kami aktifkan di Polda Kaltara sebagai bentuk nyata kehadiran Polri dalam melindungi hak-hak pekerja. Saya juga akan berkoordinasi langsung dengan Gubernur untuk memperkuat pengawasan ketenagakerjaan di daerah,” ujar Irjen Pol Djati Wiyoto Abadhy.
Ia menambahkan, Polri mendorong agar penyampaian aspirasi dilakukan dengan cara yang damai, bermartabat, dan sesuai ketentuan hukum.
“Polri dan serikat buruh adalah mitra dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan bersama. Kami akan kawal hak-hak pekerja dan pastikan penyelesaian masalah dilakukan dengan cara yang damai dan bermartabat,” tegas Kapolda.
Dari sisi serikat pekerja, sejumlah aspirasi turut disampaikan, di antaranya usulan pembentukan Satgas Pengawasan Ketenagakerjaan terkait perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), permintaan agar LKS Tripartit Provinsi digelar lebih dari satu kali dalam setahun, serta dorongan pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial di Kaltara.
Sementara itu, perwakilan juga meminta perlindungan hukum terhadap buruh dan driver ojol yang menyuarakan aspirasi di lapangan. Sementara itu, Sekretaris Disnaker Kota Tarakan Hanto Bismoko menyampaikan apresiasi atas pertemuan tersebut. Ia menyebut hubungan industrial di Tarakan selama lima tahun terakhir relatif kondusif karena komunikasi yang baik antara pemerintah, serikat pekerja, dan aparat keamanan.
“Selama lima tahun terakhir, tidak ada aksi unjuk rasa buruh di Tarakan. Ini menunjukkan bahwa koordinasi antara serikat, pemerintah, dan pihak kepolisian berjalan dengan baik,” ungkapnya.
Kegiatan silaturahmi berjalan dengan aman, tertib, dan penuh keakraban. Seluruh pihak bersepakat untuk menjaga stabilitas daerah melalui komunikasi dan dialog sosial yang berkelanjutan antara buruh, pemerintah, dan kepolisian,” tukasnya.
