TANJUNG SELOR – Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Ingkong Ala, memberikan tanggapan menyeluruh terhadap pandangan umum Fraksi PKB–NasDem–PAN terkait Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Selasa (18/11/2025).
Tanggapan ini menekankan komitmen pemerintah daerah untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperkuat digitalisasi layanan publik, serta memastikan belanja prioritas di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur berkelanjutan, di tengah dinamika fiskal yang menantang.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Fraksi PKB–NasDem–PAN atas perhatian, saran, dan masukan yang konstruktif. Pandangan yang disampaikan menjadi kontribusi penting bagi penyempurnaan rancangan APBD 2026, agar setiap kebijakan keuangan daerah tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan,” ujar Ingkong Ala.
Terkait Pendapatan Asli Daerah, pemerintah provinsi menegaskan akan memperkuat basis PAD melalui digitalisasi layanan pajak, optimalisasi aset daerah, dan penertiban wajib pajak.
Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga meminimalkan kebocoran serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan publik.
Selain itu, pemerintah menegaskan belanja daerah akan difokuskan pada program prioritas yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Belanja mandatori di sektor pendidikan dan kesehatan menjadi perhatian utama.
“Kami memastikan alokasi anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik akan tetap menjadi fokus utama. Kegiatan seremonial dan non-esensial akan diminimalkan agar dana digunakan secara efisien,” tambah Ingkong Ala.
Pemerintah juga menyambut baik saran fraksi untuk meningkatkan transparansi penggunaan anggaran dan publikasi informasi fiskal. Dengan digitalisasi layanan, masyarakat dapat mengakses data anggaran, realisasi belanja, dan pemanfaatan dana publik secara lebih terbuka.
Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah meningkatkan akuntabilitas dan memastikan setiap rupiah APBD memberikan manfaat nyata.
Dalam pandangan Fraksi PKB–NasDem–PAN yang dibacakan Anggota Vamelia Ibrahim menekankan agar setiap alokasi anggaran mengikuti program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat, mengurangi kegiatan seremonial, dan tetap menjaga kualitas pelayanan publik.
Belanja tidak terduga harus disiapkan secara proporsional untuk menghadapi potensi ketidakpastian ekonomi.
Dalam konteks infrastruktur dan pelayanan publik, fraksi menekankan pentingnya perencanaan berbasis analisis manfaat-biaya, penguatan pemeliharaan infrastruktur, dan pemerataan sarana prasarana pendidikan, khususnya di wilayah 3T (tertinggal, terluar, terdepan).
“Menyusun Raperda bukan hal mudah. Diperlukan kehati-hatian, kecermatan, dan kejelian agar hasilnya dapat diterima seluruh pihak dan program pembangunan benar-benar tepat sasaran,” kata Vamelia.
Terkait infrastruktur dan belanja tidak terduga ini, pemerintah memberikan tanggapan dengan komitmen menyiapkan alokasi secara proporsional untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi, termasuk bencana alam dan kebutuhan mendesak lainnya.
Langkah ini juga mendukung pembangunan berkelanjutan, pemeliharaan sarana-prasarana, dan pemerataan layanan hingga wilayah 3T.
“Pandangan dan rekomendasi Fraksi PKB–NasDem–PAN sangat kami hargai. Kolaborasi yang baik antara legislatif dan eksekutif akan memastikan APBD 2026 berjalan efisien, transparan, dan memberi dampak positif bagi masyarakat Kalimantan Utara. Semua program dan anggaran dirancang agar berpihak pada rakyat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan,” pungkas Ingkong Ala.
