TANJUNG SELOR — DPRD Kaltara terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pemerintah daerah mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak kepada masyarakat.
Melalui peran pengawasan yang melekat, legislatif memastikan seluruh proses penyusunan APBD 2026 berjalan transparan, efektif, dan tetap sejalan dengan visi-misi Gubernur Kaltara.
Wakil Ketua DPRD Kaltara, Muddain, menegaskan bahwa meski DPRD tidak berada pada ranah eksekusi program, lembaga legislatif memiliki peran strategis untuk memastikan setiap kebijakan anggaran tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Tugas DPRD adalah mengawasi seluruh proses penyusunan APBD, memastikan program-program yang menyentuh masyarakat tetap terlaksana, dan menilai kesiapan pemerintah dalam menyesuaikan anggaran dengan kondisi keuangan terbaru,” ujarnya.
Sebagai mitra kerja pemerintah, DPRD Kaltara juga memberi perhatian besar terhadap penyesuaian alokasi anggaran pada sektor-sektor prioritas.
Meskipun terjadi pengurangan dana transfer nasional yang menyebabkan rasionalisasi sekitar Rp 900 miliar dari total anggaran awal Rp 3,1 triliun, DPRD memastikan layanan publik tetap menjadi prioritas utama.
“Alokasi sektor pendidikan tetap dijaga sekitar 20 persen, kesehatan 10 persen, dan infrastruktur 40 persen. Efisiensi anggaran dilakukan agar layanan publik tidak terganggu dan program prioritas tetap berjalan,” jelas Muddain.
Ia menekankan, rasionalisasi harus dilakukan secara proporsional oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tanpa mengorbankan pelayanan kepada masyarakat. Program-program wajib yang berkaitan langsung dengan kebutuhan warga menjadi perhatian utama dalam proses penyesuaian anggaran.
“Pengawasan DPRD memastikan pemerintah tetap mengutamakan program yang berdampak langsung pada masyarakat, termasuk fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, dan pembangunan infrastruktur vital,” lanjutnya.
Muddain menambahkan bahwa efektivitas penggunaan anggaran menjadi kunci dalam menjaga kualitas pembangunan daerah.
Dengan kondisi fiskal yang menantang, kehati-hatian pemerintah dalam mengeksekusi setiap program sangat dibutuhkan.
“Pemerintah harus berhati-hati mengeksekusi program, sehingga kepentingan publik tidak terganggu dan pembangunan daerah tetap tepat sasaran,” tegasnya.
Melalui sinergi antara eksekutif dan legislatif, DPRD Kaltara optimistis RAPBD 2026 dapat diselesaikan tepat waktu, sekaligus memastikan bahwa anggaran tetap berpihak pada kepentingan masyarakat dan sektor-sektor prioritas tetap berjalan optimal.
