TANJUNG SELOR — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) menilai pendapatan hibah daerah yang hanya mencapai Rp350 juta menunjukkan belum maksimalnya upaya pemerintah daerah dalam membangun kemitraan strategis dengan lembaga nasional maupun internasional.
Ketua Fraksi PKS DPRD Kaltara, Ladullah menyampaikan, optimalisasi hibah bukan sekadar persoalan angka, melainkan strategi memperluas dukungan untuk program pembangunan prioritas daerah.
Menurutnya, sejumlah sektor mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga penguatan infrastruktur sosial dapat terbantu bila pemerintah lebih aktif membuka ruang kolaborasi.
“Pendapatan hibah yang hanya sebesar Rp350 juta memperlihatkan bahwa pemerintah daerah belum maksimal dalam membuka ruang kemitraan dengan lembaga nasional maupun internasional,” ujar Ladullah.
Ia menegaskan, Fraksi PKS mendorong agar pemerintah daerah memperluas kerja sama secara legal, transparan dan sesuai regulasi yang berlaku.
Kolaborasi semacam itu, kata Ladullah, penting untuk meningkatkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
“Fraksi PKS mendorong agar kerja sama yang legal, transparan, dan sesuai regulasi dapat diperluas untuk mendukung program pembangunan tertentu,” tuturnya.
Fraksi PKS meminta agar pemerintah menjadikan peningkatan pendapatan hibah sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah, bukan sekadar pelaporan administratif.
Dengan advokasi yang tepat, Ladullah meyakini potensi hibah untuk Kaltara dapat jauh lebih besar dibandingkan capaian saat ini.
