TANJUNG SELOR – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Herman, menegaskan pentingnya keberpihakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara terhadap tenaga kerja lokal dalam pembangunan kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Desa Mangkupadi, termasuk aktivitas pekerjaan di PT KIPI.
Herman mengatakan, keberadaan proyek besar di Kaltara harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja.
Pihaknya menilai bahwa pekerja lokal masih perlu mendapatkan ruang prioritas agar tidak terpinggirkan oleh tenaga kerja dari luar daerah.
“Pekerja lokal ini harus menjadi prioritas.
“DPRD mendorong Pemprov Kaltara untuk benar-benar memastikan kesempatan kerja di proyek-proyek besar, termasuk di kawasan PSN dan PT KIPI, itu diisi oleh masyarakat kita sendiri,” tambahnya.
Herman menyebutkan regulasi terkait pemanfaatan tenaga kerja lokal sebenarnya sudah ada. Namun, implementasinya di lapangan masih perlu diperkuat melalui koordinasi yang lebih serius antara pemerintah daerah, perusahaan, hingga pemerintah pusat,” ucapnya saat dikonfirmasi, Sabtu (14/11).
“Kalau bisa kita minta pemerintah pusat, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan, untuk membangun Balai Latihan Kerja (BLK) di Kalimantan Utara. Kita butuh fasilitas pelatihan yang bisa menyesuaikan kebutuhan industri di daerah,” tegasnya.
Herman mengatakan untuk pelatihan tenaga kerja sangat krusial untuk memastikan masyarakat lokal benar-benar siap bekerja di sektor-sektor yang dibutuhkan dalam PSN, seperti konstruksi, mekanik, operator, hingga teknisi industri.
