TANJUNG SELOR – Menyusul penurunan signifikan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menegaskan langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memastikan belanja prioritas tetap berpihak pada masyarakat.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Kaltara, Selasa (18/11/2025), menanggapi pandangan umum Fraksi Partai Demokrat.
“Kami mengapresiasi masukan Fraksi Demokrat yang menekankan pentingnya kebijakan fiskal cermat, adil, dan berpihak pada kepentingan masyarakat, terutama di tengah dinamika penurunan TKD dari pemerintah pusat. Pandangan ini menjadi panduan bagi kami dalam menyusun langkah-langkah strategis yang tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan,” ujar Ingkong Ala.
Anggota Fraksi Demokrat, H. Saleh, S.E., dalam pandangan umumnya di rapat paripurna DPRD Kaltara, menegaskan, Kaltara bukan provinsi pinggiran.
“Kita berada di garis depan negara, menjaga keamanan dan kehadiran negara di perbatasan. Oleh karena itu, setiap kebijakan fiskal nasional harus sensitif terhadap beban dan kebutuhan daerah. Pemerintah provinsi wajib segera menegosiasikan kembali komponen TKD yang dipotong agar pembangunan dan layanan publik tetap optimal,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Pemerintah provinsi menegaskan, meski TKD berkurang Rp672 miliar dibandingkan 2025, pihaknya akan mengoptimalkan PAD melalui digitalisasi layanan pajak, penertiban wajib pajak, dan pemanfaatan aset daerah secara maksimal.
Strategi ini diharapkan dapat meminimalkan kebocoran penerimaan sekaligus memperluas basis pajak dan retribusi.
Selain itu, belanja daerah tetap difokuskan pada sektor prioritas. Pendidikan, kesehatan, dan layanan publik menjadi perhatian utama pemerintah.
Kegiatan non-esensial atau seremonial diminimalkan agar setiap rupiah APBD dapat memberi dampak nyata bagi masyarakat.
“Belanja pendidikan minimal 20 persen, pemenuhan standar pelayanan minimal, serta belanja infrastruktur dan pelayanan publik sekitar 90 persen tetap menjadi prioritas. Langkah ini kami ambil agar pelayanan publik tetap optimal meski TKD menurun,” tambah Ingkong Ala.
Dalam tanggapan terhadap fraksi Demokrat, pemerintah juga menyatakan kesiapan untuk membuka komunikasi lebih intensif dengan kementerian terkait guna meninjau kembali komponen TKD, memastikan pembangunan di wilayah perbatasan dan daerah strategis tetap berjalan lancar.
Selain itu, pemerintah berkomitmen memperkuat transparansi anggaran melalui publikasi data fiskal secara terbuka dan implementasi digitalisasi layanan publik. Hal ini sejalan dengan rekomendasi Fraksi Demokrat agar masyarakat dapat mengakses informasi secara langsung dan akurat.
