TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan Capacity Building Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota se-Kaltara,
Digelar di Ruang Rapat Lantai 4 Kantor Gubernur Kaltara, Kamis (27/11), Rakor itu dibuka oleh Kepala Biro (Karo) Perekonomian Setda Provinsi Kaltara, Muhammad Gozali, S.E., M.H..
Turut hadir diantaranya Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen Regional Kaltim dan Kaltara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Misyar Bonowisanto, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kaltara, Seno Indarto, Perbankan serta anggota TPAKD Kabupaten/Kota se-Kaltara.
Dalam sambutannya, Gozali menyampaikan bahwa tujuan kegiatan ini untuk menghasilkan sejumlah kesepakatan penting terkait arah kerja TPAKD kedepan.
“Prinsip dasarnya adalah bagaimana posisi ini untuk ketahanan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ada beberapa hal yang kita komitmen untuk dilaksanakan pada 2026, lebih kepada aksi di Kabupaten/Kota,” ucapnya.
Rakor ini sebagai upaya dalam memperkuat sinergi program kerja pemerintah, dan meningkatkan kapasitas pengelolaan akses keuangan di daerah. serta dasar dari seluruh program TPAKD adalah ketahanan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Lebih lanjut, Karo Perekonomian ini menyebutkan mulai tahun 2026, struktur kepemimpinan TPAKD akan mengalami penyesuaian untuk memperkuat pelaksanaan program di daerah.
“Untuk 2026 ketuanya Pak Gubernur, Wakil Ketuanya dari OJK. Kemudian di Kabupaten/Kota, Ketua tetap Kepala Daerah, Wakil Ketua dari OJK, Koordinatornya Sekda dan Sekretariat dari Asisten Ekonomi,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor perbankan menjadi kunci keberhasilan program TPAKD.
“Akses keuangan itu adalah perbankan, maka peran perbankan kita maksimalkan untuk peningkatan ekonomi masyarakat dan ketahanan ekonomi,” ujar Karo Perekonomian.
Hasil rakor ini menekankan pentingnya program yang dapat dirasakan langsung di masyarakat dan pelaku ekonomi di daerah, serta memanfaatkan seluruh program perbankan yang telah disiapkan dalam kerangka TPAKD.
“Penyelesaian rakor ini adanya komitmen bersama bahwa pelaksanaan lebih kepada aksi di lapangan. Program-program perbankan harus diketahui masyarakat dan lembaga ekonomi di Kabupaten/Kota,” tegasnya.
