TARAKAN – Sebagai upaya mendengar langsung aspirasi masyarakat, Ketua DPRD yang juga merupakan ketua DPD Gerindra Tarakan Muhammad Yunus menggelar reses yang berlangsung di Kelurahan Selumit pada Minggu 16 Oktober 2025. Kegiatan ini dihadiri ratusan masyarakat dari beberapa RT.
Saat reses berlangsung, Muhammad Yunus menerima banyak keluhan masyarakat mulai dari persoalan pembangunan infrastruktur RT, dana RT, persoalan penanganan sampah hingga kendala belum maksimalnya fungsi koperasi merah putih. Sehingga Muhammad Yunus menampung berbagai aspirasi tersebut.
“Alhamdulillah pertama-tama reses berjalan lancar serta disambut antusias masyarakat yang hadir di Kelurahan Selumit ini. Ada beberapa aspirasi yang disampaikan seperti dana RT. Keluhannya kadang sudah masuk musrembang tidak sesuai dengan apa yang ditunjuk seperti drainase yang dikerjakan 150 meter, ternyata anggaran yang diturunkan cuma Rp 50 juta sehingga hanya beberapa meter saja. Ke depan itu akan kami jadikan bahan evaluasi,” katanya saat diwawancarai usai reses.
“Tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau memang dana RT cuma bisa sanggupnya cuma Rp 50 juta jangan masukan yang panjangnya 150 meter seperti drainase. Karena tergantung jadi pengerjaannya,” lanjutnya.
Diungkapkan Yunus, pihaknya mengapresiasi segala bentuk penyampaian aspirasi masyarakat. Namun demikian, tentunya pihaknya harus melihat regulasi untuk memastikan apakah aspirasi tersebut dapat direalisasikan.
“Selain itu tadi juga ada beberapa usulan terkait RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) yang rencananya masyarakat akan mengelola sendiri kegiatannya. Tapi kan regulasi tidak mengatur itu. Kemudian keluhan masalah penanganan sampah, masyarakat mengeluhkan penanganan sampah belum maksimal,” jelas dia.
Ia menambahkan, adapun terkait persoalan aktivitas koperasi merah putih (KPM) yang belum dapat berjalan maksimal. Dijelaskannya pihaknya merencanakan akan mengelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) mencari mencari solusi agar KPM di Tarakan dapat berfungsi secara maksimal.
“Selanjutnya, usulan terkait koperasi merah putih (KPM) memang ada isu di lapangan bahwa ada beberapa instansi yang melakukan pasar murah di bawah harga koperasi. Tapi kan kita harus lihat dulu regulasinya. Apakah memang kegiatan ini disuport (didukung) oleh pemerintah atau tidak. Itu akan kami berkomunikasi lagi dengan dinas Koperasi,”pungkasnya.
