TANJUNG SELOR – Menghadapi lonjakan kebutuhan energi selama Natal dan Tahun Baru (Nataru), DPRD Kalimantan Utara menekankan pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) agar stok aman dan rantai distribusi berjalan lancar hingga ke SPBU di seluruh kabupaten/kota.
Langkah ini dianggap krusial agar masyarakat tidak menghadapi kelangkaan saat mobilitas meningkat, terutama di daerah perbatasan dan wilayah terpencil.
Wakil Ketua DPRD Kaltara, H. Muhammad Nasir, mengatakan pengawasan tidak boleh bersifat reaktif.
“Pemerintah dan OPD terkait harus secara aktif memantau persediaan di terminal, depot, dan SPBU. Jika terjadi gangguan, penanganan harus cepat sehingga masyarakat tidak terganggu,” tegasnya.
Dia menambahkan koordinasi lintas sektor seharusnya bisa menjadi solusi agar distribusi BBM tepat sasaran.
“Distribusi bahan bakar bukan hanya tanggung jawab pemerintah provinsi. Setiap OPD dan pemerintah kabupaten/kota harus memastikan stok sampai ke masyarakat, termasuk daerah yang sulit dijangkau,” ujar Nasir.
Menurut Nasir, potensi lonjakan konsumsi BBM menjelang Nataru harus diantisipasi melalui perencanaan yang matang.
“Setiap akhir tahun, konsumsi pasti naik. Data real-time dan monitoring digital sangat membantu dalam menilai ketersediaan BBM di lapangan. Dengan begitu, setiap hambatan bisa ditangani sebelum menimbulkan masalah bagi warga,” jelasnya.
Selain itu, DPRD mendorong pemerintah menyiapkan rencana kontingensi untuk mengatasi kemungkinan gangguan pasokan. Ini termasuk penyiapan cadangan stok, pemetaan titik kritis, dan pengawasan distribusi di lapangan.
“Langkah-langkah preventif ini penting untuk memastikan layanan BBM tetap aman, merata, dan tidak ada praktik penimbunan yang merugikan masyarakat,” tambah Nasir.
DPRD Kaltara juga menyoroti pentingnya publikasi informasi mengenai ketersediaan BBM kepada masyarakat.
“Dengan transparansi data, masyarakat dapat menyesuaikan aktivitasnya dan pemerintah bisa lebih mudah mengarahkan pasokan sesuai kebutuhan,” ujarnya.
Nasir menegaskan keselamatan dan kenyamanan warga menjadi prioritas. “Stabilitas energi menjadi fondasi bagi kelancaran aktivitas masyarakat, terutama selama Nataru. Semua pihak harus bekerja sama agar distribusi BBM berjalan efisien, aman, dan tepat sasaran,” pungkasnya.
Dengan pengawasan yang lebih ketat, koordinasi lintas sektor, serta pemanfaatan teknologi digital, DPRD berharap pasokan BBM di Kalimantan Utara tetap stabil selama puncak libur akhir tahun.
“Sehingga masyarakat dapat menjalani perayaan Natal dan Tahun Baru dengan aman,” tandasnya.
