TANJUNG SELOR — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) menyoroti pentingnya perencanaan yang matang, serta pemeliharaan infrastruktur dalam penyusunan anggaran untuk kegiatan pembangunan Pemerintah Provinsi.
Anggota DPRD Kaltara, Supaad Hadianto, menegaskan, setiap proyek fisik harus melalui analisis kebutuhan yang komprehensif, termasuk kajian biaya dan manfaat jangka panjang. Hal ini menjadi landasan agar penggunaan anggaran lebih efisien dan tepat sasaran.
“Pemerintah Provinsi perlu memastikan setiap proyek direncanakan dengan cermat. Analisis biaya dan manfaat tidak boleh dilewatkan karena ini menentukan keberlanjutan proyek, serta efektivitas penggunaan anggaran,” ujar politisi Partai NasDem asal Kota Tarakan itu.
Ia menilai, masih terdapat proyek yang pada akhirnya membutuhkan biaya tambahan karena tidak didukung perencanaan yang kuat sejak awal.
Karena itu, Supaad meminta penguatan proses perencanaan agar potensi pemborosan dapat dicegah.
Selain perencanaan, Supaad juga menekankan pemeliharaan infrastruktur tidak boleh diabaikan.
Menurutnya pembangunan tanpa perawatan berkala akan mempercepat kerusakan dan menimbulkan biaya perbaikan yang jauh lebih besar.
Karena itu, Supaad meminta penguatan proses perencanaan agar potensi pemborosan dapat dicegah.
Selain perencanaan, Supaad juga menekankan pemeliharaan infrastruktur tidak boleh diabaikan.
Menurutnya pembangunan tanpa perawatan berkala akan mempercepat kerusakan dan menimbulkan biaya perbaikan yang jauh lebih besar.
“Pemeliharaan bukan kegiatan tambahan, tetapi bagian integral dari pembangunan. Jalan, jembatan, dan fasilitas publik harus dirawat secara rutin supaya kualitasnya terjaga dan masyarakat tetap mendapatkan layanan yang optimal,” tegas Anggota DPRD Kaltara ini.
Supaad turut mendorong adanya integrasi antara pembangunan baru dengan strategi pemeliharaan infrastruktur yang telah ada, sehingga setiap proyek memberikan manfaat berkelanjutan dan lebih tahan lama.
Ia memastikan DPRD Kaltara akan terus mengawal penyusunan anggaran agar setiap keputusan pembangunan didasarkan pada data, kajian teknis, dan kebutuhan riil masyarakat.
