TARAKAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan komitmen penuhnya dalam memperkuat sistem keamanan siber untuk mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Komitmen ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (KISP) Kaltara, Dr. H. Iskandar Alwi, S.IP., M.Si., saat membuka secara resmi Workshop Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) Provinsi Kaltara, di Ruang Pertemuan RSUD dr. H. Jusuf SK Tarakan, (14/11).
Dalam sambutannya, Iskandar menekankan bahwa komitmen Pemprov Kaltara tidak hanya berfokus pada penyediaan infrastruktur digital yang paripurna, tetapi juga pada pembangunan pertahanan siber yang tangguh.
“Komitmen kita dalam SPBE tidak hanya pada penyediaan infrastruktur digital yang paripurna, tetapi juga pada pertahanan siber yang baik untuk kelangsungan layanan publik prima,” ucap Iskandar.
Ia lebih lanjut mengingatkan bahwa ancaman siber di era digital saat ini bersifat global dan tidak mengenal batas wilayah. Oleh karena itu, kolaborasi dan kesiapsiagaan seluruh pemangku kepentingan mutlak diperlukan.
“Ancaman siber tidak lagi mengenal batas wilayah, sehingga kesiapan dan respons cepat dari Tim TIS di semua tingkatan mulai Provinsi sampai Kabupaten/Kota menjadi kunci,” tegas Iskandar.
Melalui workshop ini, dia berharap dapat mendorong terciptanya kesamaan persepsi dan prosedur di antara seluruh anggota Tim TIS, sekaligus meningkatkan kapabilitas teknis secara merata dan menyeluruh.
Menurutnya, hal ini dianggap penting untuk membangun sistem tanggap insiden yang terintegrasi dan efektif dalam menajaga keamanan siber di Kaltara.
Menguatkan hal tersebut, Plt. Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi DKISP Kaltara, Dewi Martha Silaen, menyampaikan bahwa kegiatan ini langsung didampingi oleh ahli dari pemerintah pusat.
Turut hadir sebagai pendamping adalah Sandiman Ahli Madya dari Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Firman Maulana, S.E.
Keikutsertaan BSSN, ungkap Dewi Martha, ini menunjukkan dukungan dan perhatian serius pemerintah pusat terhadap upaya Pemprov Kaltara dalam membangun ketahanan siber.
Langkah menegaskan komitmen yang kuat dan merupakan bagian dari upaya penuh Pemprov Kaltara untuk memastikan bahwa setiap layanan publik digital yang diluncurkan dapat diakses, serta dimanfaatkan oleh masyarakat dengan aman, lancar, dan optimal.
Dengan digelarnya workshop ini, diharapkan TimTIS Kaltara semakin solid dan siap dalam menghadapi berbagai segala bentuk potensi ancaman siber di masa mendatang, sehingga kedaulatan data dan kelancaran layanan publik dapat terus terjaga.
