TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) menyiapkan anggaran sebesar Rp3,641 miliar untuk mendukung operasional Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kaltara untuk tahun anggaran 2026.
Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Komisi I DPRD Kaltara, Alimuddin, usai melakukan rapat koordinasi bersama sejumlah pihak terkait, Rabu (5/11/2025). Menurutnya, dukungan anggaran ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dan legislatif dalam memperkuat kelembagaan penyiaran di provinsi termuda Indonesia tersebut.
“Kita sudah komunikasikan dengan pemerintah provinsi, dan telah disepakati bahwa tahun 2026 akan disiapkan anggaran sebesar Rp3,641 miliar untuk KPID Kaltara. Ini sebagai dukungan terhadap lembaga baru yang akan berperan mengawasi dan membina penyiaran di daerah khususnya penguatan di wilayah perbatasan,” ujar Alimuddin.
Alimuddin menambahkan, proses pengawalan hingga terealisasinya dukungan anggaran tersebut tidak lepas dari peran Komisioner KPI Pusat, Muhammad Hasrul Hasan, yang secara aktif berkomunikasi dengan pihak DPRD dan Pemprov Kaltara.
“Anggaran ini juga dikawal langsung oleh Komisioner KPI Pusat, Pak Hasrul , mulai dari pembahasan di tingkat pemerintah provinsi hingga ke DPRD. Beliau terus memastikan agar KPID Kaltara memiliki dukungan anggaran yang layak untuk menjalankan tugasnya,” jelas Alimuddin.
Lebih lanjut, Alimuddin menyampaikan bahwa Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang, juga memberikan dukungan penuh terhadap pembentukan dan penguatan KPID Kaltara.
“Pak Gubernur juga sangat mendukung. Beliau menilai keberadaan KPID penting untuk menjaga kualitas siaran di daerah, terutama di wilayah perbatasan yang sangat strategis. Karena itu, pemerintah provinsi memastikan dukungan anggaran dan fasilitasnya siap,” tutur Alimuddin.
Langkah Pemprov dan DPRD Kaltara itu pun mendapat apresiasi dari Komisioner KPI Pusat, Muhammad Hasrul Hasan, yang sejak awal turut mengawal proses pembentukan KPID Kaltara.
“Kami sangat mengapresiasi langkah Pemprov dan DPRD Kaltara yang menunjukkan komitmen kuat terhadap KPID Kaltara. Anggaran yang disiapkan ini menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam menghadirkan KPID yang mandiri dan siap bekerja,” ujar Hasrul.
Ia juga menegaskan bahwa KPI Pusat akan terus memberikan pendampingan hingga KPID Kaltara resmi terbentuk dan beroperasi penuh.
“Kami ingin memastikan infrastruktur, dukungan kantor, dan pembiayaan KPID Kaltara berjalan baik sejak awal,” tambahnya.
Pembentukan KPID Kaltara sendiri kini telah memasuki tahap akhir proses seleksi calon komisioner dan diperkirakan akan resmi terbentuk pada awal tahun 2026.
