TANJUNG SELOR – Menurunnya dana transfer pusat tahun ini memicu respons DPRD Kalimantan Utara, yang mengingatkan pemerintah provinsi agar segera menyiapkan strategi pengamanan fiskal agar program pembangunan tidak mengalami perlambatan.
Anggota DPRD Kaltara, Yancong mengatakan penurunan dana transfer tidak boleh dianggap sebagai situasi biasa, sebab sebagian besar program pemerintah daerah masih sangat bergantung pada dukungan anggaran dari pusat.
Menurutnya, pemerintah provinsi harus segera menyusun langkah antisipatif agar roda pembangunan tetap berjalan stabil.
“Penurunan dana transfer ini harus disikapi dengan serius. Tanpa upaya cepat, akan ada risiko keterlambatan program yang sudah direncanakan bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kemampuan fiskal Kaltara belum sepenuhnya mandiri. Karena itu, setiap penyesuaian dari pusat langsung memberi dampak pada ruang gerak pemerintah daerah. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan respons yang lebih agresif dan terukur.
“Situasi ini menuntut langkah yang lebih progresif dari pemerintah daerah. Setiap peluang pendanaan tambahan di tingkat nasional harus dicari dan diupayakan,” tambahnya.
Yancong juga menilai penting adanya komunikasi intensif antara provinsi dan kementerian teknis, terutama yang membidangi infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pengembangan wilayah.
Ia menegaskan peluang pendanaan melalui skema khusus maupun program kementerian harus dimaksimalkan.
“Banyak kementerian membuka ruang bagi daerah untuk mengusulkan program. Kesempatan seperti ini tidak boleh dilewatkan. Semakin cepat usulan disampaikan, semakin besar peluang mendapatkan alokasi anggaran tambahan,” tegasnya.
Di sisi lain, ia menekankan DPRD mendukung penuh setiap ikhtiar pemerintah daerah dalam memperjuangkan kebutuhan pembangunan Kaltara. Kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dinilai menjadi kunci agar provinsi tetap dapat mempertahankan capaian pembangunan di tengah keterbatasan fiskal.
“Legislatif siap berada pada posisi yang sama dalam memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional. Semua pihak harus bergerak bersama agar agenda pembangunan tetap berkelanjutan,” katanya.
Menutup pernyataannya, Yancong menegaskan bahwa Kaltara tidak boleh terpaku pada kondisi penurunan transfer pusat, tetapi justru menjadikannya momentum memperbaiki strategi pembiayaan dan memperluas akses pendanaan.
“Setiap tantangan harus dihadapi dengan langkah yang lebih kuat. Momentum ini perlu dimanfaatkan untuk memperluas jaringan pendanaan dan memastikan pembangunan tidak terhambat,” tandasnya.
