TARAKAN – Adanya isu miring yang menyeret nama Politeknik Bisnis Kaltara dalam isu dugaan pemotongan Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) menyegarkan masyarakat. Atas isu yanh berkembang di masyarakat akhirnya membuat Politeknik Bisnis Kaltara memberikan klarifikasi resmi.
Pihak kampus menegaskan bahwa hingga saat ini dana KIP untuk mahasiswa baru belum cair dan masih dalam proses administrasi di tingkat pusat.
Direktur Politeknik Bisnis Kaltara, Dr. Ana Sriekaningsih, menilai informasi yang beredar di sejumlah platform media sosial telah menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Ia memastikan tidak ada satupun mahasiswa penerima beasiswa KIP tahun 2025 yang telah menerima dana bantuan tersebut.
“Kami perlu meluruskan bahwa mahasiswa penerima KIP tahun 2025 sama sekali belum menerima dana apa pun. Prosesnya masih berjalan di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI). Jadi, isu pemotongan itu tidak benar,” jelasnya.
Berdasarkan kuota resmi yang diterima dari LLDIKTI, Politeknik Bisnis Kaltara tahun ini hanya mendapat jatah enam penerima beasiswa yang dibagi ke tiga program studi. Selain itu, terdapat tambahan dua mahasiswa dari jalur aspirasi Anggota DPD RI Hasan Basri, sehingga total penerima KIP tahun 2025 berjumlah delapan orang.
“Kalau dihitung, totalnya hanya delapan mahasiswa. Enam dari kuota LLDIKTI dan dua dari jalur aspirasi. Jadi, jumlahnya sangat terbatas dan semuanya masih dalam tahap verifikasi,” jelasnya.
Sementara itu, Sando, operator KIP di Politeknik Bisnis Kaltara, menambahkan pengusulan penerima baru dilakukan pada akhir Agustus 2025. Saat ini seluruh berkas mahasiswa tengah diproses oleh pihak penyedia beasiswa di tingkat nasional.
“Dana belum masuk ke kampus maupun ke mahasiswa. Semua masih menunggu pencairan dari pusat, dan setelah cair pun dananya akan langsung ditransfer ke rekening mahasiswa masing-masing,” kata Sando.
Ana menegaskan, pihak kampus tidak memiliki kewenangan untuk menahan atau memotong dana bantuan tersebut karena seluruh mekanisme dilakukan secara langsung dan transparan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
“Kampus hanya memfasilitasi proses administrasi dan memastikan mahasiswa penerima KIP sesuai kriteria. Setelah itu, pencairan langsung dilakukan oleh pemerintah ke rekening mahasiswa,” terang Ana.
Terkait beredarnya foto dan nama anggota DPD RI Hasan Basri dalam unggahan media sosial yang dikaitkan dengan isu tersebut, Ana membantah keras adanya hubungan dengan KIP tahun 2025.
“Itu foto kegiatan simbolis tahun 2024. Tidak ada kaitannya dengan beasiswa tahun ini. Justru beliau banyak membantu kami dalam memperjuangkan aspirasi beasiswa bagi mahasiswa Kaltara,” ujarnya.
