TARAKAN – Pelayanan administrasi kependudukan di Kota Tarakan berada dalam tekanan serius. Di tengah statusnya sebagai daerah dengan jumlah penduduk terpadat di Kalimantan Utara (Kaltara), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Tarakan justru harus bekerja dengan anggaran operasional yang sangat terbatas.
Kondisi tersebut terungkap saat kunjungan kerja Komisi I DPRD Provinsi Kaltara ke kantor Disdukcapil Tarakan, Kamis (29/1/2026). Rombongan dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltara Muhammad Nasir, didampingi anggota Komisi I, Herman dan Ladullah.
Kepala Disdukcapil Tarakan, Hery Purwono, S.STP, membeberkan bahwa pemangkasan anggaran berdampak langsung pada operasional pelayanan dasar masyarakat, terutama pengadaan perangkat dan biaya perjalanan dinas.
“Anggaran perjalanan dinas kami tahun ini hanya dua kali. Padahal untuk koordinasi pengambilan blangko ke provinsi saja, tahun lalu bisa sampai sepuluh kali. Tahun ini anggaran hanya cukup empat kali,” ujar Hery.
Keterbatasan tersebut memaksa petugas mengambil langkah tidak ideal. Salah satunya dengan menitipkan pengambilan blangko kepada rekan instansi lain yang kebetulan
