TARAKAN – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Tarakan mulai dievaluasi. Komisi II DPRD Kota Tarakan melakukan uji petik ke sejumlah sekolah, Selasa (10/2/2026), dengan SMP Negeri 1 Tarakan sebagai salah satu titik peninjauan utama.
Dalam sidak tersebut, anggota dewan tidak hanya memantau distribusi makanan, tetapi juga masuk ke kelas-kelas untuk mendengar langsung pendapat siswa. Hasilnya, program dinilai membantu kebutuhan makan siang pelajar, namun masih menyisakan sejumlah catatan teknis.
Beberapa siswa mengaku mulai merasa jenuh dengan variasi menu yang dinilai kurang beragam. Aidil, siswa kelas IX, menyebut porsi nasi sudah sesuai, tetapi kuah sayur terkadang terlalu sedikit sehingga menyulitkan saat makan.
“Nasinya cukup, tapi kadang sayurnya kurang berkuah. Kalau tidak bawa air minum jadi seret,” ujarnya.
Keluhan lain datang dari Fauzan yang berharap variasi buah bisa lebih beragam. Menurutnya, buah yang disajikan terlalu sering jenis yang sama.
“Seringnya melon. Kalau bisa diganti-ganti, misalnya semangka atau anggur,” katanya.
Persoalan ketersediaan air minum juga menjadi perhatian. Sejumlah siswa mengaku tidak selalu membawa botol minum dari rumah, sementara kebutuhan air meningkat saat jam makan berlangsung.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi II DPRD Tarakan, Simon Patino, menegaskan seluruh masukan siswa akan menjadi bahan evaluasi bersama Koordinator Wilayah SPPG dan mitra penyedia makanan.
“Kami ingin memastikan tujuan utama program ini tercapai, yakni pemenuhan gizi anak. Kalau menu monoton atau kualitas sayur kurang baik, dikhawatirkan anak-anak jadi tidak selera makan,” tegas Simon.
Ia menjelaskan, pihak sekolah sebenarnya telah menyiapkan lima dispenser dengan konsumsi sekitar tujuh galon air per hari. Namun, dengan jumlah siswa yang besar, kebutuhan tersebut perlu dihitung kembali secara proporsional. DPRD juga mengimbau siswa tetap membawa tumbler dari rumah sebagai langkah antisipasi.
Terkait kualitas makanan, Simon menilai komposisi menu dengan alokasi Rp10.000 untuk bahan makanan dari total Rp15.000 per porsi masih tergolong layak. Namun, ia mengingatkan konsistensi mutu dan kesegaran bahan harus tetap dijaga.
“Menu memang seragam untuk menjaga standar gizi. Tapi kualitas dan variasinya tetap harus diperhatikan,” katanya.
Selain meninjau SMPN 1, Komisi II juga melakukan pemantauan di SDN 004, SMPN 2, dan SDN Utama 1. Dari hasil evaluasi sementara, masih terdapat 20 SD dan 10 SMP di Tarakan yang belum menerima program MBG. Kendala utama terletak pada kesiapan delapan dapur umum yang belum beroperasi.
DPRD menegaskan evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh, termasuk menyiapkan skema distribusi menjelang Ramadan agar tidak terjadi gangguan teknis.
“Hasil uji petik ini jadi barometer. Kalau di sekolah pusat kota saja ada catatan, kita harus pastikan kualitas di sekolah lain lebih siap. Kami akan panggil semua pihak untuk mencari solusi bersama,” pungkas Simon.
