JAKARTA – Upaya menyelaraskan arah pembangunan nasional dengan kebutuhan riil di daerah menjadi fokus dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) DPD RI bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) se-Indonesia. Forum ini menegaskan pentingnya perencanaan yang terintegrasi, berbasis data, dan responsif terhadap karakteristik masing-masing wilayah.
Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD/MPR RI, H. Hasan Basri, M.H., yang hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa keberhasilan pembangunan tidak bisa hanya bertumpu pada kebijakan pusat. Menurutnya, daerah merupakan ujung tombak implementasi sekaligus pihak yang paling memahami kebutuhan masyarakatnya.
“Perencanaan pembangunan harus berangkat dari kondisi dan kebutuhan daerah. Karena itu, sinergi pusat dan daerah menjadi kunci agar program nasional tidak berjalan sendiri-sendiri,” ujar Hasan Basri, Selasa (10/2/2026).
Ia menilai, Bappeda memiliki posisi strategis dalam memastikan dokumen perencanaan di daerah selaras dengan arah pembangunan nasional, tanpa mengabaikan potensi serta tantangan lokal. Keselarasan tersebut penting agar setiap program memiliki dampak nyata dan terukur.
Dalam Rakernas itu, isu integrasi data juga menjadi perhatian. Perencanaan yang tidak ditopang data akurat dan mutakhir dinilai berisiko melahirkan kebijakan yang kurang tepat sasaran. Karena itu, dibutuhkan sistem informasi yang terhubung antara pusat dan daerah guna memperkuat proses pengambilan keputusan.
Sebagai representasi daerah di tingkat nasional, DPD RI disebut memiliki peran strategis dalam menjembatani aspirasi daerah agar terakomodasi dalam kebijakan nasional. Hasan Basri menekankan bahwa komunikasi yang berkelanjutan antarlevel pemerintahan harus terus dijaga agar berbagai kendala di lapangan dapat segera direspons.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa pembangunan berkeadilan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi secara makro. Pemerataan hasil pembangunan, terutama bagi daerah yang masih tertinggal atau menghadapi keterbatasan infrastruktur dan sumber daya, menjadi indikator penting keberhasilan kebijakan nasional.
Rakernas DPD RI dan Bappeda se-Indonesia ini diharapkan tidak berhenti pada tataran diskusi dan rekomendasi. Forum tersebut didorong mampu menghasilkan langkah konkret yang dapat segera diimplementasikan pemerintah daerah, sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat secara luas dan merata.
