TARAKAN – Tragedi bunuh diri seorang siswa sekolah dasar berusia 10 tahun di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), menjadi tamparan keras bagi negara. Peristiwa memilukan ini dinilai bukan sekadar tragedi individual, melainkan cerminan nyata kegagalan sistemik dalam menangani kemiskinan ekstrem yang masih mengakar di banyak daerah di Indonesia.
Anggota DPD RI Hasan Basri menegaskan, kasus tersebut tidak boleh dipersempit sebagai persoalan keluarga atau daerah tertentu. Menurutnya, tragedi di Ngada adalah potret buram kondisi sosial nasional yang selama ini kerap diabaikan.
“Ini bukan kejadian tunggal. Jangan dilokalisir seolah hanya masalah satu kabupaten di NTT. Akar persoalannya ada hampir di seluruh wilayah Indonesia, yakni kemiskinan ekstrem yang tidak tertangani secara serius,” ujar Hasan Basri dalam keterangannya.
Hasan yang juga menjabat sebagai Anggota Komite III DPD RI menyebut, keputusan bunuh diri pada anak tidak pernah terjadi secara tiba-tiba. Ada tekanan hidup berkepanjangan yang menumpuk, tanpa jalan keluar, hingga mendorong kondisi depresi berat—bahkan pada anak-anak.
Ia menilai, permintaan uang Rp10 ribu kepada sang ibu untuk membeli perlengkapan sekolah, yang tak mampu dipenuhi, hanyalah pemicu terakhir dari penderitaan panjang yang dialami korban.
“Itu bukan sebab utama. Itu hanya trigger. Yang sebenarnya terjadi adalah tekanan mental akibat kemiskinan ekstrem. Anak ini hidup dalam kekurangan akut, diasuh oleh seorang ibu janda yang harus menghidupi lima anak dengan penghasilan tidak menentu,” tegasnya.
Sebagai Wakil Ketua Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI, Hasan Basri menyoroti lemahnya sistem pendataan dan intervensi negara terhadap keluarga miskin ekstrem. Padahal, kondisi kemiskinan seperti ini bukan peristiwa mendadak, melainkan realitas sehari-hari yang terlihat jelas oleh lingkungan sekitar.
“Kesusahan mereka disaksikan tetangga, RT, aparat desa, hingga pemerintah daerah. Sangat memprihatinkan jika keluarga dalam kondisi seperti ini luput dari bantuan hanya karena kesalahan atau kelalaian data,” katanya.
Hasan juga membagikan pengalamannya melihat langsung kondisi warga miskin ekstrem di sejumlah daerah. Ia mengaku pernah menyaksikan seorang lansia tidur di atas tikar yang tak layak, di dalam rumah yang kondisinya bahkan menyerupai kandang hewan.
“Ini bukan sekadar menyayat hati. Ini menunjukkan ada yang salah dalam sistem kita. Kemiskinan ekstrem itu kasat mata, nyata, dan seharusnya bisa dideteksi jauh sebelum berujung pada tragedi kemanusiaan,” ujarnya.
Senator asal Kalimantan Utara itu menegaskan, tragedi di Ngada harus menjadi peringatan serius bagi pemerintah pusat dan daerah untuk segera melakukan pendataan cepat, akurat, dan menyeluruh terhadap keluarga miskin ekstrem. Tanpa data yang valid, program bantuan berpotensi salah sasaran dan gagal menyentuh mereka yang paling membutuhkan.
Ia mendorong pemerintah daerah untuk tidak berhenti pada wacana, melainkan mengambil langkah konkret. Mulai dari program bedah rumah, bantuan tunai langsung melalui APBD, hingga penyediaan lapangan kerja bagi keluarga miskin ekstrem yang masih memiliki kemampuan bekerja.
“Kalau masih bisa bekerja, beri mereka kesempatan—jadi petugas kebersihan, pekerja proyek fisik, atau fasilitasi modal usaha kecil. Jangan cuma bicara program, tapi tidak menyentuh realitas,” tegasnya.
Hasan Basri mengingatkan, upaya mengangkat harkat hidup masyarakat miskin seharusnya menjadi kerja nyata, bukan sekadar jargon politik. Ia menutup pernyataannya dengan penekanan kuat bahwa nilai Rp10 ribu yang dianggap sepele oleh sebagian masyarakat perkotaan, bisa menjadi penentu hidup dan mati bagi keluarga miskin ekstrem di desa.
“Tragedi ini terlalu mahal untuk diabaikan. Ini adalah panggilan kemanusiaan agar negara benar-benar hadir, sebelum keputusasaan kembali merenggut nyawa anak-anak kita,” pungkasnya.
