TARAKAN – Keterbatasan ruang kelas di sejumlah SMA dan SMK di Tarakan kembali menjadi perhatian. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memastikan akan melakukan pemetaan kebutuhan secara menyeluruh, menyusul laporan masih adanya sekolah yang kekurangan ruang belajar untuk menampung siswa baru.
Gubernur Zainal Arifin Paliwang menegaskan pembangunan sekolah maupun penambahan ruang kelas harus berbasis data jumlah penduduk dan lulusan SMP di tiap wilayah. Ia menekankan, pemerintah tidak ingin persoalan keterbatasan sarana menghambat akses pendidikan.
“Kita lihat jumlah penduduk dan lulusan SMP. Kalau memang perlu tambahan sekolah atau ruang kelas, tentu akan kita bangun supaya semua bisa tertampung,” ujarnya.
Menurutnya, pola pembangunan selama ini mengandalkan kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat, termasuk dukungan hibah lahan dari masyarakat. Skema tersebut dinilai mempermudah realisasi pembangunan karena pemerintah tinggal menyiapkan anggaran fisik.
“Kalau ada hibah lahan lagi, kita upayakan anggaran untuk bangun sekolah baru,” katanya.
Ia juga menyebut dukungan DPRD Kaltara, khususnya Komisi IV, berperan dalam mengawal proses administrasi hingga penganggaran agar tidak tersendat.
Sementara itu, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) perwakilan Kaltara dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyatakan setiap usulan tambahan ruang kelas harus melalui tahapan verifikasi kebutuhan.
Ketua BPMP Kaltara, Andrianus Hendro Triatmoko, mengatakan program revitalisasi satuan pendidikan memang mencakup pembangunan dan penambahan ruang belajar. Namun keputusan tetap bergantung pada hasil pemetaan objektif di lapangan.
“Kita petakan dulu apakah memang dibutuhkan tambahan ruang kelas. Kalau daya tampung kurang dan datanya mendukung, tentu akan diusulkan dalam program revitalisasi,” jelasnya.
Terkait laporan kekurangan ruang kelas di SMK Negeri 4 Tarakan, pihaknya mengaku telah menerima informasi awal. Meski begitu, verifikasi menyeluruh tetap diperlukan sebelum langkah lanjutan diambil.
Dengan masih tersedianya lahan pengembangan di beberapa sekolah serta komitmen pemerintah daerah dan pusat, persoalan keterbatasan ruang kelas di Tarakan diharapkan dapat ditangani secara bertahap, seiring pertumbuhan jumlah siswa setiap tahun.
