JAKARTA – Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD RI, Hasan Basri, menyuarakan sikap tegas atas memanasnya konflik geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran, serta ketegangan bersenjata antara Afghanistan dan Pakistan. Ia menilai situasi tersebut bukan sekadar konflik kawasan, melainkan ancaman serius bagi stabilitas global dan kepentingan Indonesia.
“Dunia sedang berada di tepi jurang eskalasi. Kalau tidak ada intervensi diplomatik yang kuat, konflik ini bisa meluas dan menghancurkan tatanan internasional yang selama ini kita jaga,” tegas Hasan Basri dalam keterangannya.
Ia menekankan bahwa Indonesia tidak boleh bersikap pasif. Menurutnya, mandat konstitusi sudah jelas mengamanatkan peran aktif dalam menciptakan perdamaian dunia.
“Politik luar negeri bebas aktif bukan sekadar jargon. Kita tidak boleh hanya menjadi penonton. Pemerintah harus hadir sebagai bagian dari solusi, bukan diam melihat perang berkepanjangan,” ujarnya.
Hasan Basri mendesak Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk memperkuat jalur diplomasi dan menginisiasi forum mediasi, baik di tingkat bilateral maupun multilateral. Ia juga meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa menunjukkan ketegasan sesuai mandat Piagam PBB.
“PBB jangan kehilangan wibawa. Prinsip penghormatan kedaulatan dan penyelesaian sengketa secara damai harus ditegakkan tanpa standar ganda,” katanya.
Tak hanya itu, ia mendorong Organisasi Kerja Sama Islam lebih aktif meredam konflik antarnegara anggota, khususnya Afghanistan dan Pakistan.
“OKI tidak boleh diam ketika sesama negara anggota terlibat konflik. Harus ada langkah konkret, bahkan jika perlu sidang luar biasa tingkat kepala negara,” ucapnya.
Di dalam negeri, Hasan Basri mengingatkan ancaman nyata terhadap ketahanan energi nasional. Ia menyinggung tingginya ketergantungan impor minyak dari kawasan Timur Tengah yang rentan terganggu akibat konflik.
“Kalau distribusi minyak terganggu, dampaknya langsung terasa ke harga dan ekonomi rakyat. Kita tidak boleh lengah,” tegasnya.
Mengacu pada data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, cadangan minyak nasional saat ini diperkirakan hanya cukup sekitar 20 hari.
“Ini peringatan keras. Pemerintah harus segera menyiapkan skema mitigasi, memperkuat cadangan strategis, dan mencari alternatif pasokan. Jangan tunggu krisis datang baru panik,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa perlindungan Warga Negara Indonesia di wilayah konflik merupakan prioritas mutlak.
“Keselamatan WNI adalah harga mati. Jika situasi memburuk, evakuasi harus dilakukan tanpa kompromi,” ujar Hasan Basri.
Menutup pernyataannya, ia menyerukan penghentian perang dan penguatan dialog antarnegara.
“Perang tidak pernah menyelesaikan masalah. Ia hanya menyisakan luka dan penderitaan. Indonesia harus berdiri di garis depan diplomasi perdamaian,” tutupnya.
