TANJUNG SELOR — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola birokrasi yang profesional dan adaptif. Salah satu langkah strategis yang tengah disiapkan adalah penataan jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama secara menyeluruh, seiring adanya sejumlah posisi yang saat ini masih kosong.
Sedikitnya lima jabatan strategis belum terisi pejabat definitif, masing-masing Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), serta Kepala Biro Hukum. Untuk menjaga kesinambungan kinerja, posisi tersebut saat ini diisi oleh pelaksana tugas (Plt).
Pemprov Kaltara melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) tengah mempersiapkan tahapan job fit atau uji kesesuaian bagi seluruh kepala perangkat daerah. Langkah ini bertujuan memastikan setiap pejabat ditempatkan sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi.
Plt Kepala BKD Kaltara, Andi Amriampa, menjelaskan bahwa proses ini menjadi bagian penting dalam membangun sistem merit yang kuat di lingkungan pemerintahan.
“Setelah hasil job fit keluar, baru akan dilihat kebutuhan pengisian jabatan yang masih kosong. Selanjutnya dapat dilakukan seleksi terbuka atau mekanisme lain sesuai ketentuan,” ujarnya.
Selain melalui seleksi terbuka, Pemprov Kaltara juga membuka peluang penggunaan sistem manajemen talenta. Skema ini dinilai lebih efektif dan efisien, serta mampu mempercepat proses pengisian jabatan dengan tetap mengedepankan prinsip profesionalitas.
“Manajemen talenta menjadi salah satu opsi yang lebih efisien, sekaligus mendukung pengembangan karier ASN secara berkelanjutan,” tambahnya.
Di sisi lain, Pemprov Kaltara juga telah mengantisipasi adanya pejabat yang akan memasuki masa purna tugas dalam waktu dekat. Hal ini menjadi bagian dari perencanaan jangka menengah dalam menjaga stabilitas organisasi dan kesinambungan pelayanan publik.
Dengan langkah penataan yang terencana, Pemprov Kaltara optimistis dapat menghadirkan birokrasi yang semakin solid, responsif, dan berdaya saing, sekaligus mampu menjawab tantangan pembangunan daerah ke depan.
