TARAKAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) kembali mengajukan usulan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun ini, dengan komposisi yang masih didominasi tenaga pendidik dan kesehatan—dua sektor yang sejak lama disebut sebagai tulang punggung pelayanan publik, tetapi juga tak pernah lepas dari kekurangan personel di daerah.
Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara, total usulan PPPK mencapai 114 orang. Rinciannya, sebanyak 93 orang untuk formasi guru dan 21 orang untuk tenaga kesehatan.
Pelaksana Tugas (Plt) BKD Kaltara Andi Amriampa melalui Analisis SDM Aparatur Ahli Muda Arya Mulawarman menegaskan bahwa pengajuan tersebut bukan angka yang muncul tiba-tiba, melainkan telah melalui mekanisme dan acuan yang jelas dari pemerintah pusat.
“Kita sudah sampaikan usulan, PPPK guru dan juga PPPK untuk tenaga kesehatan. Totalnya berjumlah 114 orang terdiri dari 93 guru, dan sebanyak 21 untuk tenaga kesehatan,” ujar Arya, Kamis (6/7).
Ia menjelaskan, proses pengusulan dilakukan melalui aplikasi e-Formasi milik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), yang menjadi pintu resmi bagi pemerintah daerah dalam mengajukan kebutuhan ASN.
Lebih jauh, Arya menekankan bahwa dasar penghitungan kebutuhan tidak dilakukan secara sembarangan. Seluruh angka yang diajukan merupakan hasil pemetaan kebutuhan riil di lapangan oleh sejumlah instansi teknis.
“Angka ini bukan perkiraan, tetapi hasil pemetaan dari Dinas Kesehatan, RSUD dr Jusuf SK, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi memang berdasarkan kebutuhan yang ada,” tegasnya.
Rekrutmen PPPK sendiri, lanjut Arya, juga mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07/2022 tentang indikator tingkat kinerja daerah dan ketentuan umum, yang menjadi salah satu rujukan dalam penentuan kapasitas fiskal daerah terhadap belanja pegawai.
Dengan usulan ini, Pemprov Kaltara berharap dapat menutup celah kekurangan tenaga di sektor pendidikan dan kesehatan yang selama ini masih dirasakan, sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
“Harapannya tentu kebutuhan di lapangan bisa terpenuhi, terutama untuk guru dan tenaga kesehatan yang memang masih sangat dibutuhkan,” pungkasnya.
