TARAKAN — Gelombang protes mahasiswa dan organisasi kepemudaan yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Masyarakat Penggugat Amanah Rakyat (Gampar) meledak di depan Gedung DPRD Kota Tarakan, Senin (6/4/2026). Aksi yang sejak awal digelar untuk menyuarakan kritik terhadap kinerja legislatif itu berubah panas, ditandai pembakaran ban dan aksi saling dorong saat massa mencoba menembus masuk ke dalam gedung dewan.
Ratusan demonstran datang dengan satu nada: ketidakpuasan. Mereka menilai DPRD Provinsi Kalimantan Utara tidak lagi berdiri di sisi masyarakat, melainkan justru menjauh dari kepentingan publik.
“Kami datang ke kantor Dewan Pengkhianat Rakyat. Kami minta masuk untuk berdialog dan menyampaikan aspirasi secara langsung,” teriak Anhar di tengah kerumunan massa.
Sorotan paling tajam diarahkan pada postur anggaran DPRD Kaltara, khususnya belanja makan dan minum yang disebut mencapai Rp12 miliar. Angka itu dianggap kontras dan tidak sensitif terhadap kebutuhan dasar masyarakat, terutama jika dibandingkan dengan anggaran beasiswa yang hanya sekitar Rp5 miliar.
“Kami tidak rela anggaran tidak dilakukan efisiensi. Ini harus menjadi perhatian serius,” lanjutnya dengan nada tinggi.
Koordinator lapangan aksi, Gibran, menegaskan bahwa demonstrasi ini bukan sekadar luapan emosi, melainkan membawa enam tuntutan konkret. Salah satu yang utama adalah mendesak seluruh anggota DPRD Kaltara bekerja secara profesional, transparan, dan mengutamakan kepentingan rakyat.
Selain itu, massa juga menuntut agar anggaran makan dan minum tersebut dibatalkan atau setidaknya dievaluasi secara menyeluruh. Mereka bahkan meminta agar alokasi dana itu dialihkan ke sektor pendidikan.
“Kami minta anggaran tersebut dialihkan ke sektor pendidikan untuk mendukung mencerdaskan kehidupan bangsa,” tegas Gibran.
Desakan transparansi juga mengemuka. Massa meminta DPRD Kaltara membuka akses publik terhadap dokumen penting seperti RAPBD, APBD, hingga JDIH melalui situs resmi, agar masyarakat dapat mengawasi langsung penggunaan anggaran.
Tak berhenti di situ, tuntutan paling keras datang dalam bentuk desakan pencopotan Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Massa juga meminta Fraksi Partai Gerindra, baik di tingkat provinsi maupun pusat, segera mengusulkan pergantian pimpinan dewan.
Aksi ini melibatkan sekitar 19 lembaga, mulai dari BEM universitas, BEM fakultas, BPM, hingga organisasi kepemudaan seperti HMI. Mereka memilih Gedung DPRD Kota Tarakan sebagai titik aksi, sekaligus untuk menyoroti pengelolaan anggaran di tingkat kota.
“Aksi dipusatkan di DPRD Kota Tarakan karena kami juga menyoroti anggaran di tingkat kota,” ujar Gibran.
Hingga sore hari, aksi belum menunjukkan tanda mereda. Massa terus bergantian menyampaikan orasi, menjaga tekanan tetap tinggi di depan gedung dewan—mengirim pesan keras bahwa ketidakpuasan publik tak lagi bisa diabaikan.
