TARAKAN – Menjaga perbedaan pilihan politik agar tidak berujung pada gesekan sosial menjadi salah satu perhatian Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tarakan menjelang Pemilu 2029. Komunikasi antarelemen masyarakat dinilai perlu dibangun sejak dini, termasuk ketika tahapan pemilu belum berjalan.
Ketua Bawaslu Kota Tarakan Riswanto mengatakan, upaya menjaga demokrasi tidak cukup dilakukan saat tahapan pemilu berlangsung. Hubungan dan komunikasi dengan berbagai pihak perlu terus dijaga agar masyarakat memiliki pemahaman yang sama dalam menyikapi perbedaan politik.
“Bagaimana kita mempunyai visi yang sama dalam menjaga kondusivitas pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan, menghargai perbedaan dalam pesta demokrasi, sehingga tercipta demokrasi yang baik, aman, dan damai, khususnya di Kota Tarakan,” ujarnya, Selasa (20/10).
Menurut Riswanto, perbedaan pandangan merupakan bagian dari proses demokrasi. Namun, perbedaan tersebut perlu disikapi secara dewasa agar tidak memicu perselisihan yang dapat mengganggu kehidupan bermasyarakat.
Karena itu, Bawaslu berupaya membuka ruang komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, partai politik, hingga unsur lainnya. Komunikasi tersebut diharapkan dapat memperkuat kesadaran bersama dalam menjaga suasana demokrasi tetap aman dan damai.
Riswanto menegaskan, membangun komunikasi tidak cukup berhenti pada pertemuan. Hubungan yang telah terjalin perlu dilanjutkan dengan kerja sama ketika tahapan Pemilu dan Pemilihan berlangsung, terutama dalam mendorong keterlibatan masyarakat mengawasi proses demokrasi.
“Harapan kami, pertemuan ini bukanlah akhir, melainkan langkah awal agar ke depan kita dapat berkolaborasi dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan. Mari bersama-sama menjaga kondusivitas demokrasi yang damai, aman, dan tenteram, serta menciptakan demokrasi yang sehat,” tuturnya.
Bawaslu berharap komunikasi yang dibangun sebelum tahapan pemilu dapat menjadi landasan untuk menjaga hubungan antarkelompok masyarakat. Dengan demikian, perbedaan pilihan politik tidak menjadi pemicu konflik, melainkan tetap berada dalam koridor demokrasi yang menghormati perbedaan.
