TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menekankan pentingnya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang sesuai dengan kebutuhan wilayah perbatasan, terutama dalam mempercepat pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, dan memperluas kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., saat mewakili Gubernur Kaltara membuka Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Model Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Wilayah Perbatasan Tahun 2026 di Ruang Rapat Lantai 4 Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (13/10).
Dalam kesempatan tersebut, Sekprov Denny mengapresiasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), khususnya Tim Pusat Riset Politik, yang telah menginisiasi kajian strategis mengenai pengembangan model pemerintahan daerah di wilayah perbatasan.
Sekprov Denny menyampaikan, Kaltara memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi karena berbatasan langsung dengan negara tetangga dan memiliki wilayah laut yang luas.
Namun, potensi tersebut perlu didukung pembangunan infrastruktur, aksesibilitas, pemerataan pelayanan dasar, serta kebijakan yang sesuai dengan kondisi daerah.
“Wilayah perbatasan tidak boleh hanya dipandang sebagai halaman depan negara atan halaman belakang negara. Perbatasan harus menjadi Beranda Negara yang menunjukkan kehadiran pemerintah melalui pembangunan, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Denny menjelaskan, desentralisasi dan otonomi daerah memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat sesuai potensi dan kebutuhan setempat.
Namun, kewenangan tersebut harus diimbangi dengan dukungan sumber daya, kapasitas keuangan daerah, serta koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah.
Ia menilai pendekatan pembangunan di wilayah perbatasan perlu disesuaikan dengan karakteristik dan tantangan yang dihadapi setiap daerah. Karena itu, kajian yang dilakukan BRIN diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret dan dapat diterapkan.
“Rekomendasi dari diskusi ini diharapkan tidak berhenti sebagai kajian akademis, tetapi bisa menjadi kebijakan nyata untuk mempercepat pembangunan di wilayah perbatasan,” ujarnya.
Denny berharap pengembangan model desentralisasi dan otonomi daerah dapat memperkuat penyelenggaraan pemerintahan sekaligus memastikan manfaat pembangunan dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama melalui pelayanan yang lebih baik dan akses ekonomi yang semakin luas.
Kegiatan ini turut dihadiri Tim Pusat Riset Politik BRIN yang dipimpin Dr. Nyimas Latifah Letty Aziz, bersama anggota Dini Rahmiati, Yusuf Maulana dan Dadan Sukma, serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kaltara, Bertius, S.Hut., dan jajaran perangkat daerah Pemprov Kaltara.
