TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., meminta perusahaan yang beroperasi di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) membuka peluang kerja lebih luas bagi putra-putri asli Kaltara. Ia menilai lulusan perguruan tinggi di daerah memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri migas.
Pesan tersebut disampaikan Gubernur Zainal saat menghadiri kunjungan kehormatan Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas Perwakilan Kalimantan Sulawesi bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) wilayah Kaltara di Hotel Tarakan Plaza, Rabu (14/10).
Gubernur Zainal menyambut baik kunjungan tersebut sebagai momentum untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, SKK Migas, dan KKKS dalam mengembangkan sektor migas yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia menjelaskan, Kaltara memiliki potensi sumber daya alam yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, serta mendorong perkembangan usaha lokal. Namun, pengelolaannya harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan ketentuan yang berlaku.
Secara khusus, Zainal berharap perusahaan migas memberikan kesempatan yang lebih besar kepada tenaga kerja lokal untuk berkarier di industri hulu migas. Ia meyakini perguruan tinggi di Kaltara telah memiliki kualitas pendidikan dan fasilitas yang memadai untuk menghasilkan lulusan yang dapat mendukung kebutuhan industri.
“Kami berharap putra-putri asli Kaltara mendapat kesempatan yang lebih luas untuk bekerja di perusahaan migas. Lulusan perguruan tinggi di daerah juga memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri,” kata Zainal.
Selain penyerapan tenaga kerja, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara mendorong agar pengembangan sektor migas turut meningkatkan keterlibatan pengusaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), membuka peluang bagi perusahaan lokal, serta memperkuat tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Pemprov Kaltara juga mendorong kajian peluang participating interest sebesar 10 persen bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sesuai ketentuan dan prinsip tata kelola yang baik.
Zainal menegaskan, pengembangan sektor migas perlu didukung komunikasi dan koordinasi yang intensif agar kegiatan operasional perusahaan sejalan dengan kebijakan serta perencanaan pembangunan daerah.
Ia menyatakan Pemprov Kaltara siap memberikan dukungan dan fasilitasi sesuai kewenangannya untuk mendukung pengembangan potensi migas secara terukur dan berkelanjutan.
“Kemitraan ini harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan hanya sebatas pertemuan dan koordinasi. Kami berharap ada tindak lanjut yang jelas dan berkelanjutan,” tegasnya.
Melalui penguatan kerja sama tersebut, Pemprov Kaltara berharap sektor hulu migas dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha lokal, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
