TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mengapresiasi kunjungan kerja Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Jend. Pol. (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., ke wilayah perbatasan Kaltara, Selasa (6/10).
Kehadiran Mendagri di Kaltara diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan kawasan perbatasan, khususnya dalam mendorong penyelesaian persoalan konektivitas jalan dan jembatan.
Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., berharap kunjungan tersebut dapat memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam menangani kebutuhan infrastruktur yang berkaitan langsung dengan akses masyarakat di wilayah perbatasan.
“Kita berharap dengan kehadiran Pak Mendagri ini, persoalan konektivitas jalan di wilayah perbatasan Kaltara bisa mendapatkan solusi. Termasuk pembangunan jembatan yang telah dilaksanakan oleh Kementerian PU,” ujar Zainal.
Menurutnya, kunjungan langsung Mendagri menjadi kesempatan untuk melihat kondisi riil di lapangan dan memahami kebutuhan masyarakat di kawasan terdepan Indonesia. Pemerintah daerah berharap komunikasi dan koordinasi yang terbangun dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan dan program yang mendukung peningkatan konektivitas perbatasan.
Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., turut menyampaikan apresiasi atas kunjungan Mendagri. Ia berharap kunjungan tersebut dapat memberikan perhatian lebih terhadap berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat perbatasan.
“Tentu kita menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas kunjungan Bapak Mendagri ke daerah perbatasan. Kunjungan ini menjadi momentum penting agar beliau dapat melihat langsung kondisi riil di lapangan. Kita berharap kehadiran beliau bisa menjawab berbagai persoalan dan memberikan perhatian yang lebih baik serta maksimal bagi perbatasan ke depannya,” ujar Ingkong.
Ingkong menilai keterbatasan konektivitas masih menjadi salah satu tantangan bagi masyarakat di sejumlah wilayah perbatasan. Keterbatasan transportasi dan infrastruktur jalan membuat akses masyarakat terhadap berbagai kebutuhan dan pelayanan belum sepenuhnya mudah.
“Masyarakat perbatasan selama ini hanya bisa mengandalkan moda transportasi udara berkapasitas terbatas, antara 10 hingga 20 orang, dengan frekuensi penerbangan yang juga terbatas. Satu-satunya akses untuk melepaskan keterisolasian dan memenuhi kesetaraan kebutuhan masyarakat adalah melalui percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan,” ungkapnya.
Selain konektivitas, Ingkong juga menyampaikan aspirasi terkait pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di wilayah perbatasan. Menurutnya, pemekaran wilayah diharapkan dapat mendukung pemerataan pembangunan sekaligus mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.
“Usulan DOB ini sangat penting. Tanpa pemekaran wilayah, pelayanan pemerintah tidak akan maksimal sampai ke tingkat kecamatan dan desa. DOB hadir untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat sekaligus menjaga kedaulatan bangsa di garis batas negara,” pungkasnya.
Kunjungan Mendagri di Kaltara mencakup agenda di Kabupaten Malinau serta peninjauan wilayah perbatasan di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan. Pemprov Kaltara berharap rangkaian kunjungan tersebut dapat memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah serta mendorong tindak lanjut terhadap kebutuhan pembangunan di kawasan perbatasan.
