TANJUNG SELOR – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara), H. Denny Harianto, S.E., M.M., meminta seluruh perangkat daerah bersikap kooperatif dan responsif dalam mendukung pemeriksaan kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI).
Permintaan tersebut disampaikan Sekprov Denny saat menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan Kinerja Pemprov Kaltara oleh BPK Perwakilan Provinsi Kaltara di Ruang Rapat Biro Umum, Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (21/10).
Denny menegaskan, seluruh perangkat daerah harus segera menyiapkan dan memenuhi kebutuhan data maupun informasi yang diminta tim pemeriksa agar proses pemeriksaan berjalan lancar.
“Saya minta semua perangkat daerah mendukung proses pemeriksaan. Jika ada permintaan data atau dokumen, segera dipenuhi,” kata Denny.
Ia juga meminta pimpinan perangkat daerah, bendahara, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk aktif berkoordinasi selama pemeriksaan berlangsung. Apabila menemui kendala, mereka dapat berkonsultasi dengan pimpinan masing-masing, Inspektorat, maupun berkoordinasi langsung dengan dirinya dan BPK.
Menurut Denny, pemeriksaan kinerja tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan administrasi, tetapi juga untuk memastikan kebijakan, program, anggaran, dan kegiatan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Setiap program dan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus jelas manfaatnya dan dapat diukur. Anggaran yang digunakan harus memberikan hasil nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia berharap hasil pemeriksaan BPK dapat menjadi bahan evaluasi bagi seluruh perangkat daerah untuk memperbaiki kekurangan, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, serta memperkuat pelayanan publik di Kaltara.
Melalui pemeriksaan ini, Pemprov Kaltara berkomitmen terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah agar penggunaan APBD semakin efektif, tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
