Minggu, November 22, 2026
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Penulisan
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy
  • Terms and Conditions
  • Disclaimer
  • TV Online
HeadlineKU
  • Kaltara
    • Bulungan
    • Tarakan
    • Nunukan
    • Malinau
    • Tana Tidung
  • Pemerintahan
  • Parlementer
  • Politik
  • Hukum & Kriminal
  • Ragam
    • Teknologi
    • Pendidikan
    • Sport
    • Kuliner
    • Traveling
  • Liputan Khusus
    • Advetorial
    • Nasional
    • Internasional
    • Investigasi
    • Opini
No Result
View All Result
  • Kaltara
    • Bulungan
    • Tarakan
    • Nunukan
    • Malinau
    • Tana Tidung
  • Pemerintahan
  • Parlementer
  • Politik
  • Hukum & Kriminal
  • Ragam
    • Teknologi
    • Pendidikan
    • Sport
    • Kuliner
    • Traveling
  • Liputan Khusus
    • Advetorial
    • Nasional
    • Internasional
    • Investigasi
    • Opini
No Result
View All Result
HeadlineKU
No Result
View All Result
Home Kaltara

Kegiatan Siswa di Luar Dana BOS, Komite Sekolah Terjebak Dilema

Redaksi by Redaksi
22 November 2026
in Kaltara, Pendidikan, Tarakan
Share on FacebookShare on Twitter

TARAKAN – Berbagai kegiatan siswa di sekolah tidak selalu bisa dibiayai melalui dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) atau dana BOS. Di sisi lain, kegiatan seperti perpisahan, peringatan hari nasional hingga kompetisi olahraga tetap menjadi bagian dari aktivitas pendidikan yang diharapkan dapat terlaksana.

Kondisi ini membuat komite sekolah menghadapi persoalan ketika harus mencari sumber pembiayaan. Sebab, bantuan dari orang tua siswa berpotensi menjadi masalah apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketua Komisi II DPRD Tarakan Simon Patino mengatakan, komite sekolah berada dalam posisi dilematis karena harus memenuhi harapan orang tua dan siswa, tetapi tetap menghindari praktik pungutan yang dilarang.

“Di satu sisi melanggar aturan, satu sisi orang tua menuntut untuk kegiatan itu dilakukan. Jadi kita berharap tadi ada solusi,” ujarnya, Jumat (20/11).

Menurut Simon, sejumlah kegiatan yang tidak terakomodasi dalam dana BOS selama ini kerap membutuhkan dukungan komite sekolah. Di antaranya kegiatan perpisahan, peringatan hari nasional hingga Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN).

“Sumbangan yang dilakukan oleh setiap komite di sekolah. Hal-hal itu sering dilakukan di saat acara perpisahan, kegiatan nasional, O2SN, dan lain-lain yang semuanya tidak diakomodir oleh dana BOS,” katanya.

Ia menegaskan, persoalan tersebut bukan berarti sekolah maupun komite dapat mengabaikan aturan. Justru, diperlukan kejelasan mengenai mekanisme bantuan yang diperbolehkan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

“Tetap kita dituntut untuk mengikuti aturan yang ada. Sesuai aturan yang ada. Bisa membedakan sumbangan mana, pungutan yang mana,” ungkapnya.

Simon menjelaskan, persoalan yang dihadapi bukan semata-mata berkaitan dengan kurangnya anggaran pendidikan. Sebab, dana BOS telah disalurkan kepada masing-masing sekolah. Namun, masih terdapat kebutuhan kegiatan siswa yang belum memiliki nomenklatur atau pos pembiayaan dalam penggunaan anggaran tersebut.

“Sekarang bukan masalah menambah, tapi kita untuk dana BOS kita sudah serahkan ke setiap sekolah. Tapi nomenklaturnya yang tidak ada untuk dilakukan mensupport kegiatan yang diminta orang tua atau siswa-siswa yang ada. Itu yang tidak ada nomenklatur,” jelasnya.

Ketiadaan pos pembiayaan tersebut turut membuat pihak sekolah, terutama bendahara, harus berhati-hati dalam mengeluarkan anggaran. Sebab, penggunaan dana yang dianggap sesuai oleh sekolah belum tentu memiliki penafsiran sama saat dilakukan pemeriksaan.

“Sehingga teman-teman bendahara di sekolah itu ragu untuk mengeluarkan. Jangan sampai nanti saat mengeluarkan, persepsinya benar tapi APH mengatakan itu salah. Nah, ini suatu dilema,” tuturnya.

Simon mencontohkan kebutuhan pembiayaan siswa yang mengikuti O2SN hingga tingkat provinsi. Ketika berhasil meraih juara di tingkat kota, siswa harus melanjutkan kompetisi ke tingkat berikutnya. Namun, keberangkatan tersebut membutuhkan biaya transportasi, penginapan hingga pendampingan.

“Contohnya salah satu kemarin kita sudah membahas anggaran, ya, dana pendidikan. Di situ sudah kita kasih ada dana BOS. Tapi saya tanyakan, ada kegiatan contohnya kegiatan O2SN. Apabila dia sudah menang di tingkat kota, selanjutnya pergi ke provinsi, itu tidak didukung dana untuk biaya tiket, hotel,” paparnya.

Kebutuhan pendamping, lanjut Simon, juga harus diperhitungkan. Siswa yang mengikuti kompetisi di luar daerah tetap membutuhkan pendamping selama perjalanan maupun pelaksanaan kegiatan.

“Kan di situ juga harus membawa pendamping. Pendamping harus ada. Tapi itu tidak bisa diakomodir sama dana BOS,” lanjutnya.

Dalam situasi tersebut, kepala sekolah terkadang meminta bantuan komite untuk memenuhi kebutuhan siswa. Namun, komite tidak mungkin menanggung seluruh pembiayaan secara pribadi. Pada akhirnya, komite kembali harus melibatkan orang tua untuk membicarakan kemungkinan pemberian donasi.

“Nah makanya di situlah kepala sekolah kadang minta kita sebagai komite untuk melakukan bantuan. Nah, bantuan tidak mungkin dilakukan perorangan. Maksudnya satu orang ketua komite atau anggota. Pasti kita mengundang orang tua lagi. Minta donasi,” katanya.

Simon berharap persoalan tersebut dapat dicarikan jalan keluar melalui kejelasan mekanisme pembiayaan kegiatan siswa. Dengan begitu, sekolah dan komite memiliki pedoman dalam memenuhi kebutuhan kegiatan tanpa harus menghadapi keraguan terhadap penggunaan anggaran maupun bantuan yang dihimpun.

Menurutnya, kebutuhan kegiatan siswa tetap harus dipenuhi, tetapi pelaksanaannya juga harus berada dalam koridor aturan yang berlaku.

“Persoalan ini menjadi mata rantai yang perlu dicarikan jalan keluar. Karena, kebutuhan kegiatan siswa tetap harus dipenuhi, sementara sekolah dan komite juga dituntut tidak melanggar,” pungkasnya.

Previous Post

Gubernur Buka Jambore Daerah I Pramuka Kaltara, Ajak Penggalang Perkuat Karakter

Next Post

Aklamasi, Zainal Paliwang Dipastikan Nahkodai KKSS Kaltara

Redaksi

Redaksi

Next Post

Aklamasi, Zainal Paliwang Dipastikan Nahkodai KKSS Kaltara

  • Trending
  • Comments
  • Latest

Ajak Orang Tua Sosialisasikan Dampak Penggunaan Gawai

25 Juli 2023

Akibat Kecanduan Narkoba, IRT Rela Disetubuhi Pengedar

17 November 2021

Pembangunan SUTET Masuk Tahap Konsultasi Publik

1 Agustus 2023

Niat Cari Rumput, Warga Kelurahan Karang Harapan Temukan Mayat Pria Di sungai

14 Juni 2021

Bantuan Listrik Gratis, Wujud Keadilan Energi di Kaltara

3782

Dapat Perahu Baru, Sanusi Siap Kembali Melaut

3554

Insentif Guru dan Tenaga Kependidikan Disalurkan Bulan Depan

3388

Pembangunan SUTET Masuk Tahap Konsultasi Publik

3381

Kemiskinan Turun, Tarakan Catat Angka Terendah Sejak 2010

20 November 2026

Gubernur Umumkan Besaran UMP dan UMSP Kaltara 2027

20 November 2026

Rakor SP4N-LAPOR! Perkuat Sinergi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik

20 November 2026

Pemprov Perjuangkan Akses Jalan dan Jaringan Komunikasi di Pedalaman

20 November 2026

Recent News

Kemiskinan Turun, Tarakan Catat Angka Terendah Sejak 2010

20 November 2026

Gubernur Umumkan Besaran UMP dan UMSP Kaltara 2027

20 November 2026

Rakor SP4N-LAPOR! Perkuat Sinergi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik

20 November 2026

Pemprov Perjuangkan Akses Jalan dan Jaringan Komunikasi di Pedalaman

20 November 2026
HeadlineKU

© 2024 - Headlineku.com

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Penulisan
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy
  • Terms and Conditions
  • Disclaimer
  • TV Online

No Result
View All Result
  • Kaltara
    • Bulungan
    • Tarakan
    • Nunukan
    • Malinau
    • Tana Tidung
  • Pemerintahan
  • Parlementer
  • Politik
  • Hukum & Kriminal
  • Ragam
    • Teknologi
    • Pendidikan
    • Sport
    • Kuliner
    • Traveling
  • Liputan Khusus
    • Advetorial
    • Nasional
    • Internasional
    • Investigasi
    • Opini

© 2024 - Headlineku.com