Kamis, November 19, 2026
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Penulisan
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy
  • Terms and Conditions
  • Disclaimer
  • TV Online
HeadlineKU
  • Kaltara
    • Bulungan
    • Tarakan
    • Nunukan
    • Malinau
    • Tana Tidung
  • Pemerintahan
  • Parlementer
  • Politik
  • Hukum & Kriminal
  • Ragam
    • Teknologi
    • Pendidikan
    • Sport
    • Kuliner
    • Traveling
  • Liputan Khusus
    • Advetorial
    • Nasional
    • Internasional
    • Investigasi
    • Opini
No Result
View All Result
  • Kaltara
    • Bulungan
    • Tarakan
    • Nunukan
    • Malinau
    • Tana Tidung
  • Pemerintahan
  • Parlementer
  • Politik
  • Hukum & Kriminal
  • Ragam
    • Teknologi
    • Pendidikan
    • Sport
    • Kuliner
    • Traveling
  • Liputan Khusus
    • Advetorial
    • Nasional
    • Internasional
    • Investigasi
    • Opini
No Result
View All Result
HeadlineKU
No Result
View All Result
Home Advetorial

Sekprov Dorong Penetapan UMP dan UMSP Kaltara 2027 Harus Berkeadilan

Redaksi by Redaksi
18 November 2026
in Advetorial, Kaltara, Pemerintahan
Share on FacebookShare on Twitter

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mulai membahas penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2027 melalui Rapat Pleno Dewan Pengupahan di Ruang Rapat Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (18/11).

Rapat dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., mewakili Gubernur Kaltara. Pembahasan melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, serikat pekerja, akademisi, dan tenaga ahli.

Sekprov Denny mengapresiasi seluruh anggota Dewan Pengupahan Provinsi serta para pemangku kepentingan yang telah terlibat dalam pembahasan kebijakan pengupahan. Mereka berasal dari unsur pemerintah, pengusaha, serikat pekerja atau buruh, akademisi, dan pakar.

Ia mengatakan, penetapan upah minimum merupakan bagian penting dari kebijakan ketenagakerjaan karena berkaitan langsung dengan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.

Namun, kebijakan pengupahan juga perlu mempertimbangkan kemampuan pengusaha, produktivitas, serta keberlangsungan usaha agar iklim investasi di Kaltara tetap terjaga.

“Penetapan upah harus memperhatikan kepentingan pekerja dan pengusaha. Kesejahteraan pekerja perlu ditingkatkan, tetapi keberlangsungan dunia usaha juga harus diperhatikan,” ujar Denny.

Ia menjelaskan, penetapan UMP dan UMSP Tahun 2027 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan, dengan memperhatikan sejumlah indikator ekonomi, seperti tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu atau Alfa.

Menurutnya, penentuan nilai Alfa perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha, perbandingan upah minimum dengan kebutuhan hidup layak, serta kondisi ketenagakerjaan di daerah.

“Seluruh proses penghitungan upah minimum harus menggunakan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Denny juga menjelaskan bahwa penetapan UMSP merupakan bentuk perlindungan pengupahan bagi pekerja dengan mempertimbangkan karakteristik dan kondisi masing-masing sektor usaha.

Untuk itu, ia menyampaikan tiga hal penting kepada Dewan Pengupahan Provinsi. Pertama, memastikan seluruh proses penetapan UMP dan UMSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta didukung data yang akurat.

Kedua, mengutamakan keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan kemampuan dunia usaha. Ketiga, memastikan hasil pembahasan mampu menciptakan hubungan industrial yang harmonis, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi di Kaltara.

“Kepada seluruh anggota Dewan Pengupahan Provinsi, saya berharap dapat menjalankan tugas secara profesional, objektif serta mengutamakan kepentingan bersama demi terwujudnya Provinsi Kaltara yang semakin Maju, Makmur dan Berkelanjutan,” pungkasnya.

Turut mendampingi Sekprov Denny, Plt. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kaltara, Drs. H. Sanusi, M.Si., Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltara, H. Asnawi, S.Sos., M.Si., jajaran Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kaltara, serta perwakilan serikat pekerja dan serikat buruh se-Kaltara.

Previous Post

Gubernur Bahas Penguatan Program INOVASI untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan Kaltara

Next Post

Jalur Laut Kaltara Jadi Pintu Masuk Sabu Jaringan Internasional

Redaksi

Redaksi

Next Post

Jalur Laut Kaltara Jadi Pintu Masuk Sabu Jaringan Internasional

  • Trending
  • Comments
  • Latest

Ajak Orang Tua Sosialisasikan Dampak Penggunaan Gawai

25 Juli 2023

Akibat Kecanduan Narkoba, IRT Rela Disetubuhi Pengedar

17 November 2021

Pembangunan SUTET Masuk Tahap Konsultasi Publik

1 Agustus 2023

Niat Cari Rumput, Warga Kelurahan Karang Harapan Temukan Mayat Pria Di sungai

14 Juni 2021

Bantuan Listrik Gratis, Wujud Keadilan Energi di Kaltara

3782

Dapat Perahu Baru, Sanusi Siap Kembali Melaut

3554

Insentif Guru dan Tenaga Kependidikan Disalurkan Bulan Depan

3388

Pembangunan SUTET Masuk Tahap Konsultasi Publik

3381

Disdik Tarakan Ajak Seluruh Unsur Perkuat Ekosistem Pendidikan

19 November 2026

Disdik Tarakan Imbau Masyarakat Tingkatkan Kewaspadaan Pada Ruang digital

19 November 2026

Disdik Tarakan Dorong Peningkatan Kompetensi Guru Lewat Workshop Pembelajaran Mendalam

19 November 2026

Disdik Tarakan Ajak Sekolah, Orang Tua, Lingkungan dan Media Bersinergi Didik Anak

19 November 2026

Recent News

Disdik Tarakan Ajak Seluruh Unsur Perkuat Ekosistem Pendidikan

19 November 2026

Disdik Tarakan Imbau Masyarakat Tingkatkan Kewaspadaan Pada Ruang digital

19 November 2026

Disdik Tarakan Dorong Peningkatan Kompetensi Guru Lewat Workshop Pembelajaran Mendalam

19 November 2026

Disdik Tarakan Ajak Sekolah, Orang Tua, Lingkungan dan Media Bersinergi Didik Anak

19 November 2026
HeadlineKU

© 2024 - Headlineku.com

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Penulisan
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy
  • Terms and Conditions
  • Disclaimer
  • TV Online

No Result
View All Result
  • Kaltara
    • Bulungan
    • Tarakan
    • Nunukan
    • Malinau
    • Tana Tidung
  • Pemerintahan
  • Parlementer
  • Politik
  • Hukum & Kriminal
  • Ragam
    • Teknologi
    • Pendidikan
    • Sport
    • Kuliner
    • Traveling
  • Liputan Khusus
    • Advetorial
    • Nasional
    • Internasional
    • Investigasi
    • Opini

© 2024 - Headlineku.com