TARAKAN – Sebulan jelang dilantiknya Zainal-Yansen, tentunya memberikan harapan baru bagi masyarakat Kaltara. Sehingga sebagian besar masyarakat berharap kepemimlinan Zainal-Yansen dapat membawa perubahan besar di Kaltara. Namun, apakah konsep pemerintahan membangun desa menata kota dapat memberikan spirit nyata dalam memajukan pembangunan di pedesaan.
Saat dikonfirmasi, Pengamat Ekonomi Dr Margiyono S.E, M.Si menerangkan, konsep membangun desa menata kota sendiri sebenarnya telah dijalankan oleh pemerintahan nasional. Hanya saja, konsep tersebut belum dapat berjalan maksimal karena terbatasnya kontribusi daerah yang terfoukus pada sasaran lainnya. Sehingga menurutnya, jika pemerintah Kaltara dapat memfokuskan hal tersebut, maka hal tersebut akan memberikan perubahan positif besar bagi Kaltara di kemudian hari.
“Jadi sebenarnya konferhensif karena sebenarnya kan arah pembangunan memang diarahkan pembangunan desa. Itu terbukti dengan adanya undang-undang desa dan relokasi anggaran kan bukan hanya kepada pemerintah daerah. Tapi juga relokasinya langsung ke desa-desa,”ujarnya, (07/01/2021).
Ia menjelaskan, saat ini kondisi wilayah pedesaan mengalami masalah cukup kompleks. Mulai dari kemiskinan, pendidikan, kesehatan, akses jalan dan persoalan jaminan sosial. Sehingga menurutnya, cukup tepat jika Zainal-Yansen memilih strategi tersebut untuk memulai pembangunan dari wilayah desa.
“Sementara desa kan mengalami masalah cukup kompleks dari kota. Baik dari tingkat kemiskinannya, pendidikannya, infrastrukturnya, dan berbagai keterbatasan lainnya. Jadi berbagai keterbatasan itu memang harus dipacu, sehingga hal itu paling tidak, bisa memiliki akselerasi yang sama dengan kota. Yang menjadi persoalan adalah desa yang ada di Kaltara ini memiliki keterbatasan akses untuk menjangkaunya,”tukasnya.
Sementara itu, di sisi lain ia menilai jika wilayah perkotaan juga mulai mengalami pergeseran dominasi sektor ekonomi. Menurutnya, dominasi sektor ekonomi formal seperti perusahaan-perusahan besar mulai mengalami guncangan akibat beban dari guncangan ekonomi saat ini. Sehingga hal tersebut kini mulai teralihkan oada sektor usaha informal seperti Caffe, Restaurant, THM dan UKM.
Meski hal tersebut dinilai baik, namun di sisi lain hal tersebut mengancam jaminan sosial para pekerja. Hal tersebut disebabkan tidak memadainya cost usaha informal dalam menyediahkan semua hal tersebut kepada pekerja. Akibatnya, jika hal ini tidak tertanggani, ia memprediksi jika 15 atau 20 tahun ke depan. Terjadi permasalahan baru, ia penambahan usia nonproduktif yang nantinya akan menjadi beban pemerintah.
“Sedangkan, di perkotaan juga mengalami pergeseran sektor formal ke informal. Misalnya perusahaan yang meredup. Katakanlah dulu karyawan sebuah perusahaan besar memiliki gaji cukup, Jamsostek, BPJS. Sekarang yang menjamur di mana-mana adalah pekerja sektor informal misalnya caffe, UKM, atau pedagang lainnya. Pekerja informal adalah mereka yang tidak punya jaminan kelayakan hidup masa depan. Artinya, pemerintah diberi tantangan untuk mendorong sektor formal yang bisa menjadi perlindungan untuk para pekerja. Kalau tidak kedepannya kita akan mengalami ledakan penduduk tua yang tidak punya jaminan sosial,”tukasnya.
“Di masa saat itu, akan menjadi persoalan besar. Okelah hal itu tidak dialami oleh gubernur saat ini. Tapi 15 atau 20 tahun lagi mungkin itu jadi permasalahan sosial,”sambungnya.
Lanjutnya, saat ini pemerintah harus segera menyadari ancaman tersebut. Sehingga menurutnya konsep membangun desa menata kota dapat menjadi konsep dalam menanggani hal tersebut dengan cara mengembalikan kejayaan sektor formal tanpa mengkerdilkan sektor informal.
“Sekarang harus ada kreasi yang signifikan, untuk mengubah mereka yang di perkotaan menjadi pekerja formal, salah satu resepnya yang konvensional adalah mengundang investor. Resep itu memang konvensional tapi tidak ada cara lain selain itu,”tuturnya.
Sebaliknya, menurutnya pemerintah harus berani berkreasi pada pembangunan desa dengan melibatkan sarjana-sarjana lokal dalam pengelolaan keuangan desa. Menurutnya, pemuda lokal memiliki semangat besar dan solidaritas tinggi sehingga diharapkan daoat memaksimalkan oengelolaan den mengurangi potensi penyalahgunaan.
“Memang tantangan bagu gubernur baru, bagaimana mengkerasikan belanja daerah yang terbatas untuk mendorong pembangunan di desa tentu berkolaborasi dengan dana desa. Cara paling efesien menurut saya adalah memberi pendampingan pengelolaan dana desa kepada sarjana-sarjana desa di daerah itu,”ungkapnya.
Terkait mendorong perekonomian, menurutnya masyarakat pedesaan dapat memanfaatkan kekayaan budaya dan sumber daya untuk dikelola menjadi produk unggulan. Salah satunya ialah kerajinan tangan. Lanjutnya, Dengan pengembangan kerajinan tangan hal itu dapat disambut pemerintah dengan menyediahkan akses bagi masyarakat menjual produk tersebut ke luar negeri.
“Karena kita juga mempunyai sumber daya alam yang terekspor dan kita memiliki sumber daya yang belum dikembangkan secara masif. Sumber daya alam misalnya kita mengelola tanaman obat yang memiliki khasiat tidak ada di daerah lain. Sejauh ini hal-hal seperti itu kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah,”
“Belum lagi kekayaan budaya, misalnya kerajinan tangan, sepeti anyaman, baju, atau perhiasan khas Dayak. Itu juga yang tidak ada di daerah lain. Sebenarnya itu bisa dimanfaatkan pemerintah untuk mengembangkan hal itu. Bahkan mungkin bisa menampung kerajinan tangan untuk diekspor ke luar. Sehingga selain memperkenalkan budaya Indonesia, hal itu juga menambah nilai tambah perekonomian desa. Seperti itu yang saya maksud membangun Kota menata Desa dari pandangan saya,”tutupnya. (mrp)
