TARAKAN – Ketidakmerataan Tunjangan Khusus Guru (TKG) di Kabupaten Malinau memicu peringatan dari DPRD Kalimantan Utara. Sebagian guru menerima tunjangan, sebagian lain belum, memunculkan kekhawatiran soal kesejahteraan pendidik, terutama mereka yang bertugas di wilayah perbatasan.
Anggota DPRD Kaltara, Listiyani, menilai ketidakpastian ini bukan persoalan administratif saja, tetapi berdampak langsung pada kehidupan guru. Hal ini disampaikannya menindaklanjuti rapat dengar pendapat bersama guru-guru Malinau, beberapa waktu lalu.
“Kami melihat masih ada perbedaan signifikan antara guru yang menerima TKG dan yang belum. Hal ini jelas memengaruhi kemampuan mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari, terlebih di daerah perbatasan yang biaya hidupnya tinggi,” kata Listiyani, Jumat (21/11/2025).
Ia menegaskan DPRD akan mendorong pemerintah agar menuntaskan masalah ini. “Komisi IV DPRD akan memastikan setiap guru memperoleh haknya tanpa diskriminasi. Kami akan memperkuat koordinasi dengan kementerian terkait agar penyaluran TKG berjalan tepat waktu, transparan, dan akurat,” ujarnya.
Listiyani menambahkan motivasi guru sangat bergantung pada keadilan dalam penerimaan tunjangan. Terlebih lagi, guru di perbatasan memiliki peran besar dalam menata sumber daya manusia di garda terdepan negara.
“Guru-guru di perbatasan adalah ujung tombak pendidikan. Jika hak mereka tidak terpenuhi, semangat mengajar bisa menurun, dan itu akan berdampak pada kualitas pendidikan di wilayah ini,” jelasnya.
Selain itu, Listiyani menekankan pentingnya mekanisme yang jelas dalam pengelolaan TKG. Termasuk peran pemerintah daerah dan provinsi untuk segera mengambil sikap.
“Jangan bicara tentang pencairan dana saja, tapi bagaimana sistemnya dirancang agar tidak ada guru yang tertinggal. Pemerintah harus memastikan prosedur transparan dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, kata dia sejumlah guru juga menyampaikan pengalaman mereka menghadapi ketidakpastian pembayaran TKG. Mereka berharap pemerintah provinsi dan kabupaten segera menindaklanjuti agar tunjangan bisa diterima merata setiap bulan.
DPRD Kaltara menyatakan akan terus memantau proses penyaluran TKG hingga masalah ini terselesaikan.
“Kami akan berupaya memastikan hak guru terpenuhi sepenuhnya. Tanpa perhatian serius dari pemerintah, kesejahteraan guru dan kualitas pendidikan di wilayah perbatasan bisa terganggu,” tegasnya
