Rahmawati Zainal Dorong 1.000 Layar Bioskop Masuk Desa, Sebut Kaltara Punya Potensi Sinema Budaya yang Terabaikan
JAKARTA – Anggota DPR RI Komisi VII Fraksi Gerindra Daerah Pemilihan Kalimantan Utara, Rahmawati Zainal, melontarkan usulan strategis dalam Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026), dengan meminta pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menghadirkan 1.000 layar bioskop di desa dan wilayah terpencil di seluruh Indonesia. Usulan itu disebut sebagai langkah pemerataan akses hiburan sekaligus membuka ruang baru bagi pertumbuhan ekonomi kreatif dan promosi budaya daerah yang selama ini dinilai terlalu terpusat di kota besar.
Dalam penyampaiannya di hadapan sidang paripurna, Rahmawati menyoroti minimnya akses penayangan film di daerah, termasuk di Kalimantan Utara. Kondisi itu menurutnya membuat banyak karya rumah produksi lokal kesulitan menjangkau masyarakat, meski mengangkat potensi wisata, budaya, hingga cerita rakyat yang kuat sebagai identitas daerah.
Ia menilai kehadiran layar bioskop di desa bukan hanya soal hiburan, melainkan bagian dari pembangunan ekosistem kreatif yang mampu menghidupkan ruang edukasi, ruang ekspresi generasi muda, hingga sarana promosi budaya lokal kepada masyarakat luas.
“Kehadiran layar bioskop di desa bukan sekadar hiburan, tapi menjadi ruang pendidikan, ruang ekspresi, dan sarana mempromosikan identitas daerah. Di Kalimantan Utara misalnya, banyak kisah dan keunikan budaya yang bisa diangkat menjadi karya sinema, namun terhambat karena belum ada akses penayangan. Saya usulkan ini masuk dalam prioritas program dan anggaran tahun depan, agar pemerataan ekonomi kreatif benar-benar terwujud hingga ke pelosok,” ujar Rahmawati.
Politisi Gerindra itu juga menegaskan program tersebut berpotensi menciptakan efek ekonomi berantai di daerah. Menurutnya, keberadaan bioskop desa dapat membuka peluang usaha baru bagi masyarakat sekitar, mulai dari pengelolaan fasilitas, sektor UMKM, hingga mendorong tumbuhnya minat generasi muda di bidang seni, perfilman, dan industri kreatif.
Rahmawati menyebut pemerataan infrastruktur ekonomi kreatif penting dilakukan agar daerah tidak hanya menjadi penonton dalam perkembangan industri hiburan nasional. Ia menilai daerah memiliki kekuatan cerita dan budaya yang selama ini belum mendapatkan panggung yang memadai karena keterbatasan akses distribusi dan penayangan.
“Jangan biarkan karya daerah hanya tersimpan di lemari. Berikan ruang agar mereka tampil dan berkarya. 1.000 titik layar ini kami yakini akan menjadi jembatan penting antara pusat dan daerah, sekaligus menjadikan budaya dan kreativitas sebagai kekuatan nyata ekonomi nasional,” tegasnya.
Usulan tersebut kini menjadi salah satu masukan resmi dalam pembahasan lanjutan bersama kementerian terkait untuk penyusunan program kerja dan alokasi anggaran pemerintah tahun berjalan. Rahmawati memastikan akan terus mengawal usulan tersebut agar pemerataan ekonomi kreatif benar-benar dirasakan masyarakat hingga wilayah perbatasan dan pelosok Indonesia.
“Jangan biarkan karya daerah hanya tersimpan di lemari. Berikan ruang agar mereka tampil dan berkarya,” tutupnya.
