TARAKAN – Ketergantungan terhadap tengkulak, akses permodalan yang belum mudah, hingga persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi masih menjadi tantangan bagi nelayan tradisional di Kota Tarakan. Di tengah kebutuhan biaya operasional melaut, nelayan membutuhkan dukungan pembiayaan dan distribusi BBM yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
Persoalan tersebut mengemuka dalam Dialog Nelayan yang diinisiasi Komite Nasional Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Kalimantan Utara. Pertemuan itu melibatkan nelayan dan sejumlah pemangku kepentingan untuk membahas upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan, memperluas akses modal, serta mendorong penyaluran BBM bersubsidi yang tepat sasaran.
Salah seorang nelayan peserta dialog, Markus, mengatakan pertemuan tersebut penting untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi nelayan kepada pihak-pihak terkait.
“Pertemuan ini menjadi ajang yang sangat penting antara kami, para nelayan, dengan berbagai pemangku kepentingan,” ujar Markus.
Salah satu persoalan yang dibahas ialah keterbatasan akses pembiayaan. Nelayan membutuhkan modal untuk memenuhi kebutuhan operasional, mulai dari pembelian BBM hingga keperluan lain selama melaut. Ketika akses pembiayaan formal belum dapat dimanfaatkan secara optimal, ketergantungan kepada tengkulak menjadi persoalan yang perlu dicarikan jalan keluar.
Dari sisi pemerintah daerah, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Tarakan mengakui pelatihan bagi koperasi dan pelaku usaha perikanan masih terbatas akibat kebijakan efisiensi anggaran.
Sementara itu, program kredit Tarakan Hibah yang diluncurkan sejak Mei 2025 dengan nilai pinjaman Rp 5 juta hingga Rp 10 juta dan bunga rendah dinilai belum secara khusus menyasar koperasi nelayan. Persyaratan administrasi juga masih menjadi kendala dalam mengakses program tersebut.
Markus menegaskan, hambatan yang muncul bukan sekadar persoalan program, tetapi juga menyangkut kemudahan nelayan dalam memperoleh dukungan usaha.
“Itu beberapa kendala nyata yang kami hadapi di lapangan selama ini,” katanya.
Sebagai alternatif pembiayaan, Bank Rakyat Indonesia (BRI) menawarkan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi nelayan untuk mendukung kebutuhan modal kerja. Pembiayaan tersebut dapat digunakan untuk menunjang kegiatan usaha perikanan, termasuk pembelian BBM operasional.
Skema yang disampaikan meliputi KUR Super Mikro dengan plafon Rp 1 juta hingga Rp 10 juta dan suku bunga 3 persen, serta KUR Mikro hingga Rp 100 juta dengan suku bunga 6 persen. Persyaratan dasar yang disebutkan mencakup usaha yang telah berjalan minimal enam bulan, Nomor Induk Berusaha (NIB) atau surat keterangan usaha, serta kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el).
Pihak perbankan juga menyatakan sektor perikanan menjadi salah satu prioritas penyaluran KUR. Fasilitasi pembiayaan ditawarkan kepada nelayan di kawasan Selumit Pantai hingga Lingkas Ujung.
Di sisi lain, ketersediaan BBM bersubsidi menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan biaya melaut. Dalam dialog tersebut, PT Pertamina Patra Niaga menyampaikan pembangunan dua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) baru di kawasan Pantai Amal dan Jalan Senudin.
Penambahan tersebut direncanakan melengkapi fasilitas yang ada sehingga Tarakan memiliki total empat titik SPBN resmi. Kehadiran fasilitas baru diharapkan memperluas akses nelayan untuk memperoleh BBM, terutama dalam menunjang kegiatan operasional sehari-hari.
Terkait kuota, penyaluran BBM bersubsidi disebut tetap mengikuti alokasi yang ditetapkan pemerintah pusat. Dalam penjelasan yang disampaikan pada forum itu, tidak ada indikasi pemangkasan kuota.
Adapun pembelian BBM menggunakan jeriken tetap dibatasi berdasarkan ketentuan yang berlaku. Kelompok yang disebut dapat mengaksesnya mencakup kapal nelayan berkapasitas hingga 5 gross tonnage (GT), kapal terdaftar hingga 30 GT, serta pembudidaya ikan skala kecil yang memiliki izin resmi.
Persoalan permodalan dan distribusi BBM tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan nelayan tidak cukup dijawab dengan penambahan fasilitas atau penawaran kredit semata. Kemudahan prosedur, ketepatan penerima manfaat, serta pengawasan distribusi juga menjadi bagian penting agar dukungan yang tersedia benar-benar dapat diakses nelayan tradisional.
Dialog tersebut diharapkan menjadi ruang untuk mempertemukan kebutuhan nelayan dengan kebijakan pemerintah, perbankan, dan penyedia BBM. Dengan akses modal yang lebih terbuka serta distribusi BBM yang tepat sasaran, nelayan diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap tengkulak dan mengembangkan usaha secara lebih mandiri.
